- Gubernur Suhardi Duka Lantik 10 Pejabat Eselon II, Dua Jabatan Masih Tunda
- Standar Baru Proses Seleksi Jabatan Publik
- Utamakan Profesionalisme Pegawai, Kadis PUPR Sulbar Tegaskan Peningkatan Kedisiplinan ASN
- Rujab Resmi Ditempati, Gubernur Suhardi Duka Tegaskan Keterbukaan bagi Masyarakat
- Perkuat Kualitas SDM Aparatur, Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penerapan Manajemen Talenta dan Profiling ASN
- Biro Organisasi Laksanakan Verifikasi Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Pajak Lunas, Sulbar Maju : BPKPD Gencarkan Sosialisasi dan Aksi Tempel Kendaraan di Lingkup Pemprov Sulbar
- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
- Wujudkan Kantor Ramah Anak, Ketua TP PKK Harsinah Suhardi Resmikan Ruang Bermain di BKD Sulbar
Idris Minta Pokja IDI Optimalkan Peran Majukan Demokrasi Di Sulbar
Mamuju Kareba1- Sekprov Sulbar Muhammad Idris meminta Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar kembali mengoptimalkan peran demi kemajuan demokrasi di Sulbar.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) IDI 2019, yang berlangsung di Hotel Maleo Town Square (Matos) Mamuju, Rabu 11 Maret 2020.
“Pokja ini seharusnya bekerja dengan baik untuk aspek-aspek dari indikator yang dinilai masih sangat lemah. Kita perlu duduk bersama di dalam Pokja IDI tingkat provinsi, yang tugasnya antara lain memberikan dukungan terjadinya proses pengumpulan data dan dokumen di lapangan, serta memerankan fungsi quality control di dalamnya,”kata Idris
Dikemukakan, terdapat enam indikator di Indonesia termasuk Sulbar yang dinilai masih lemah atau kritis dengan angka dibawah 60 poin, yaitu kebebasan berpendapat, keterwakilan perempuan di DPR, demonstrasi yang agak keras, inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD dan informasi APBD.
Lebih lanjut dijelaskan, kebebasan berpendapat masih terkoreksi dengan nilai 49 poin, keterwakikan perempuan di DPR nilainya kurang lebih 59 poin, demonstrasi yang agak keras nilainya 30 poin, inisiatif DPRD nilainya 40 poin, rekomendasi DPRD nilainya sekitar 20 poin dan informasi APBD nilainya 41, 42 poin.
“Enam aspek ini ada di Indonesia dan juga Sulbar yang perlu kita sika
pi bersama, paling tidak kita bisa mendalami bagian-bagian yang belum terlihat atau mencari fundamental problem utama dari sejumlah indikator tersebut,”ucap Idris
Idris berharap, melalui FGD tersebut pemahaman terhadap IDI menjadi kuat dan mendapatkan solusi terbaik untuk memajukan demokrasi di Indonesia khususnya di Sulbar, terlebih lagi dalam merancang program kedepan untuk dilakukan sebaik-baiknya melalui perencanaan sesuai yang diinginkan.
“Saya percaya hasil FGD IDI 2019 nantinya dapat memacu motivasi pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk meningkatkan capaian demokrasi sesuai aspek, variabel dan indikator yang ditetapkan,”kata Idris
Ia menambahkan, pemerintah telah menetapkan IDI sebagai salah satu terget sektoral yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Hal itu menunjukkan tingginya komitmen pemerintah dalam membangun demokrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang politik.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Win Rizal, menyampaikan, FGD tersebut dilaksanakan untuk menyempunakan data IDI 2019 yang dian
Related Posts
0 comments