- Perketat Pengawasan Parkir, Dinas Perhubungan Ingin Tingkatkan PAD dan Cegah Kebocoran
- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
Idris: ASN Harus Siapkan Diri Hadapi Perubahan
Kareba1 Mamuju — Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris membuka secara resmi Finalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 dan Penyusunan Neraca Awal Tahun Anggaran 2020, di Grand Maleo Hotel Makassar, Minggu, 15 Maret 2020.
Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah berupaya berkomitmen perangkat daerah melalui kontrak kinerja agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara profesionalisme dengan menerapkan budaya keja IDE TO MALAQBI , sehingga azas umum pengelolaan keuangan melalui peningkatan sistem pengendalian interen pengembangan SDM yang berkesinambungan.
“Saat ini harus mempersiapkan ASN untuk menghadapi perubahan, melakukan perbaikan berkelanjutan disetiap perangkat daerah dalam tahap pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban,” kata Muhammad Idris
Masih kata Idris, untuk menunjang keberhasilan laporan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel diperlukan dukungan, komitmen, dan partisipasi dan tanggung jawab dari semua pihak.
“Saya tekankan bahwa, pengelolaan keuangan, pendapatan dan manajemen aset merupakan hal mutlak harus dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah, karena sangat berpengaruh pada penilaian/opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah,” tandas Muhammad Idris
Dikemukakakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan sebanyak lima kali berturut-turut, pencapaian WTP merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi aparatur pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. (rls)
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Inspektur Suryadi, Kepala BPKPD, Amujib, perwakilan BPKP Sulbar pada acara Pembukaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Neraca di Grand Hotel Maleo Makassar, Minggu, 15 Maret 2020
Related Posts
0 comments