- Pengumuman nomor 05/TS.Ki -SB/XII/2024 tentang hasil seksi calon anggota komisi informasi provinsi sulawesi barat periode 2024- 2028
- Berkontribusi Dalam Pembangunan, Pemprov Beri Penghargaan kepada Sejumlah UMKM
- Ucapan Selamat SDK-JSM gubernur Sulbar
- Raja Mamuju ke 17 : Selamat SDK-JSM Gubernur Sulbar
- Raja Mamuju harapkan gubernur terpilih majukan Sulbar
- Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Ikuti Tes Psikologi, Timsel: Semuanya Berjalan Lancar
- Pelaksanaan Tes Psikologi dan wawancara dinyatakan lolos Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat umumkan 25 nama-nama yang dinyatakan lulus Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Pemprov Sulbar Terima Hibah dari BNPB, Sekprov: Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana
- Pj Gubernur Bahtiar Serahkan Penghargaan Kepada Pejuang Peduli Kesejahtraan Petani
Anggota DPRD Sulbar Sukri : Persoalan Ketenagakerjaan Di Sulbar Dibutuhkan Perda Ketenagakerjaan
MAMUJU KAREBA1- DPRD Provinsi Sulbar menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) ketenagakerjaan menjadi peraturan daerah (Perda) .
“Untuk memaksimalkan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan di Sulbar maka dibutuhkan Perda yang mengatur sistem ketenagakerjaan secara maksimal,” kata anggota DPRD Sulbar Sukri Umar di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, pada perda ketenagakerjaan Sulbar nantinya akan mengatur bagaimana sistem ketenagakerjaan yang ada di Sulbar.
Oleh karena itu ia mengatakan, pansus ranperda ketenagakerjaan Sulbar telah terbentuk dan telah melakukan studi bandin ke Provinsi Sulsel.
“Meskipun Sulbar belum memiliki Perda, namun penerapan berbagai regulasi mengenai perlindungan dan pengawasan tenaga kerja cukup baik di Sulbar inu ,” katanya.
Ia mengatakan Sulbar masih kekurangan penagawas ketenagakerjaan untuk mengawasi sistem ketenagakerjaan di Sulbar.
“Sulbar memiliki enam orang tenaga, ketanagakerjaan untuk mengawasi 3600 orang tenaga kerja di Sulbar dan hal yang sama dialami Provinsi Sulsel juga memiliki 100 pengawas tenaga kerja untuk mengawasi 15000 tenaga kerjanya,” katana.
Olehnya itu butuh dilakukan penyesuaian dengan menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan di sulbar sehingga pengawasan ketenagakerjaan akan semakin maksimal.
0 comments