- Polri persisi gagal di Sulbar, gratifikasi Kapolda bungkam
- Dugaan Gratifikasi Tanah oleh Orang Tua Casis Polri, Gebrak Soroti “Kuota Mabes” di Polda Sulbar
- Hari Lingkungan Hidup 2025, Sulbar Gaungkan Aksi Nyata Lawan Sampah Plastik
- Gubernur SDK Bertandang ke Menteri Investasi: Potensi Laut dan Kakao Menarik Perhatian, Janjikan Kerja Sama Investor
- DLH Sulbar Dorong Pemkab Proaktif Jemput Dukungan KLH/BPLH untuk Pengelolaan Sampah
- Gubernur Sulbar Lantik 29 Pejabat, SDK Tekankan Integritas dan Keteladanan
- Dipimpin Kemendagri Tito Karnavian, Pemprov Sulbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Virtual
- FPPI Mamuju sesalkan stetmen Bupati Tidak berpihak ke rakyat
- Wagub Sulbar Terima Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang Pasir, Salim: Kami Akan Evaluasi dan Turun ke Lokasi
- Wagub Sulbar Minta Baznas Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
DPRD Sulbar Perjuangkan Bandara Sumarorong Mamasa
Mamuju Kareba1.com – Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras, selama ini pihaknya telah berupaya agar Bandara Sumarorong mendapat suplai APBD. Namun, kata dia, eksekutif mendorong tawaran infrastruktur serupa di tempat lain.
“DPRD menolak, karena kita mau harusnya diperhatikan dulu Bandara yang ada di Sumarorong Mamasa,” tulis Amalia, dilansir Radar Sulbar, Jumat 8 Februari 2019 lalu.
Anggota Komisi II DPRD Sulbar, Sukri Umar menguatkan, bahwa penentu kebijakan di provinsi ke-33, lebih prioritaskan pembangunan Bandara di daerah Paku, Polewali Mandar. “Itu maunya gubernur. Saya mendengar juga ada keinginan yang kuat untuk membangun di Polman,” ungkapnya, Minggu 10 Februari 2019.
Pihaknya mendukung agenda pembangunan daerah, termasuk Bandara. Namun, hemat politisi Demokrat ini, semestinya menuntaskan terlebih dahulu permasalahan yang ada di Sumarorong.
Apalagi, Sulbar memang telah menetapkan bahwa Mamasa diproyeksi menjadi destinsi wisata di provinsi ke-33 ini. Komitmen ini harus terus dijaga demi pemerataan pembangunan di Sulbar.
“Harusnya di Mamasa dulu diselesaikan, tentu dengan perhitungan bagus. Jangan sampai kita sekadar menghabiskan anggaran atas dasar ambisi,” tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Mamasa Ramlan Badawi menyampaikan harapan agar Pemprov Sulbar dapat melanjutkan agenda pengembangan Bandara Sumarorong di Mamasa.
Pemkab Mamasa siap melakukan pembebasan lahan untuk penambahan landasan pacu atau runway Bandara Sumarorong yang kini hanya 1.150 meter. Diharap bisa minimal 1.500 meter agar dapat dilalui pesawat jenis ATR 72 seperti di Bandara Tampa Padang, Mamuju.
Hanya saja menurut bupati, kebijakan Pemprov saat ini belum mendukung. “Itu tidak ada. Karena gubernur tidak mau usulkan. Justru pak Gub mendukung pembebasan lahan untuk Bandara di daerah Paku, Polman,” beber Ramlan.
Selama beroperasi pada 2014 hingga 2016, Bandara Sumarorong hanya dapat dilalui pesawat jenis twinotter. Selama periode tersebut, tak begitu maksimal. Serapan yang diperoleh minim karena kurangnya penumpang.
“Itu karena ketakutan masyarakat naik pesawat,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Sulbar, Khaeruddin Anas. Menurutnya, memang butuh penambahan panjang runway.
Kepala Satuan Pelaksana Bandara Sumarorong Mamasa, Fadly Okfianto berharap ada perhatian agar Bandara ini bisa kembali beroperasi.
Selain dukungan Pemprov dan pusat, butuh komitmen bersama Pemkab Mamasa agar ke depan mengarahkan perjalanan dinas setiap OPD menggunkaan akses transportasi udara#
sumber kumbangnews.
Related Posts
0 comments