- Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat umumkan 25 nama-nama yang dinyatakan lulus Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Pemprov Sulbar Terima Hibah dari BNPB, Sekprov: Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana
- Pj Gubernur Bahtiar Serahkan Penghargaan Kepada Pejuang Peduli Kesejahtraan Petani
- Nama-nama Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Periode 2024-2028 yang dinyatakan lulus berkas administrasi dan berhak mengikuti Tes Potensi.
- Sekprov Sulbar Pimpin Rapat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Hadapi Isu Megathrust dan Hidrometereologi
- Komunikasi Intens PJ Gubernur dan Pemerintah Pusat Berhasil Wujudkan BWS Sulawesi V Mamuju di Sulbar
- Jelang Pilkada, Kesbangpol Gelar Rapat Tim Satgas Kesehatan
- Program Makan Bergizi Gratis Presiden dan Wapres, Pj Bahtiar Instruksikan Pemkab Uji Coba di SD dan SMP
- Pemuda Pelopor Gerakan Pangan Sulawesi Barat, Pj Bahtiar Serahkan Bantuan Bibit Nila, Sukun dan Cavendish
- Implementasikan Program Astacita, Sulawesi Barat Terapkan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Sekolah
Larangan Tenaga Kontrak Jadi Caleg Hanya Untuk Jaga Stabilitas Kinerja
MAMUJU Kareba1-Menjelaskan adanya surat ditandatangani oleh Bupati Mamuju yang meminta kepada seluruh OPD untuk melakukan inventarisasi tenaga kontrak yang juga terdaftar sebagai calon anggota legislatif untuk selanjutnya akan diberhentikan, 
sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju mengungkapkan hal itu sebenarnya lebih bertujuan menjaga stabilitas kinerja tenaga kontrak sebagai salah satu instrument perangkat daerah.
Diterangkan, berdasarkan SK Bupati Mamuju No.188.45/45/KPTS/I/2018 tentang pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas, menimbang point (b) bahwa untuk menunjang kelancaran program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan penyedia jasa pendukung administrasi perkantoran yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah Kabupaten Mamuju T.A 2018 maka dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak waktu terbatas, dari dasar ini tentu diharapkan tiap tenaga kontrak dapat hadir untuk membantu kelancaran kerja masing-masing OPD , hal ini tentu akan sulit untuk mereka jalankan kalau konsentrasinya terpecah kepada hal lain seperti pencalegkan, sebenarnya begitu maksud surat tersebut dikeluarkan ungkap Suaib (Kamis, 20 September 2018 kemarin
Ditambahkan, mengingat mekanisme pengangkatan tenaga kontrak waktu terbatas hanya berlaku satu tahun anggaran maka pemberhentian mereka juga bersifat sementara, jadi untuk tahun depan jika mereka masih dibutuhkan berpotensi untuk diangkat kembali menjadi tenaga kontrak, dengan catatan mereka kembali memenuhi syararat sebagai seorang tenaga kontrak waktu terbatas. (HMS. MAMUJU)
0 comments