- Sandeq Silumba 2025: Perpaduan Antara Budaya dan Olahraga yang Menginspirasi
- Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sulselbar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)
MamujuKareba1 Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) dengan tema Penguatan Dan Persamaan Persepsi Dalam Penguatan Program Kerja DPRD Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Pullman Bandung Jawa Barat. Tanggal 19 – 21 Oktober 2023.
Ketua DPRD Sulbar Dr. Hj. ST. Suraidah Suhardi, SE., M.Si bersama Sekretaris DPRD Sulbar Drs. H. Abdul Wahab HS. M.Si, Kabag. Umum Muh. Rus’an AT, SE.,M.Si dan Kabag. Penganggaran dan Pengawasan Yasir Fattah, SE.,M.Si.
Adapun agenda yang dibahas dalam tersebut adalah:
1. Tindaklanjut dari Perpres No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional terhadap DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.
2. pencana Revisi Permendagri No. 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Rencana Pelaksanaan Munas ADPSI dan ASDEPSI Tahun 2024 terkait ditetapkannya Perpres No. 53 Tahun 2023, dan baru 2 provinsi yang telah melaksanakan Perubahan Pergub terkait Tata Cara Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai tindaklanjut dari Perpres No. 53 Tahun 2023, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Riau. Sedangkan provinsi lainnya masih menunggu dikeluarkannya Surat Edaran Mendagri terkait Juknis Pelaksanaannya, sebagai pedoman Perubahan Pergub tentang Perjalanan Dinas.
Untuk revisi Permendagri No. 59 Tahun 2019, ADPSI Provinsi merekomendasikan agar persyaratan untuk memperoleh persetujuan/izin Dinas ke luar negeri di permudah hanya sampai di Kemendagri, tidak lagi sampai di Sekretariat Negara.
Terkait dengan Jadwal Munas ADPSI dan ASDEPSI akan dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2024 di Provinsi Bali.
Selain Rekomendasi tersebut diatas, Rakernas juga mengeluarkan beberapa rekomendasi lainnya dalam rangka penguatan dan persamaan presepsi dalam implememtasi program kerja DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.
#kominfosulbar
Related Posts
0 comments