- Masyarakat Sulbar menagih janji Gubernur Sulawesi Barat mencabut Sejumlah izin Perusahaan tambang
- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
- Pembangunan Merata Jadi Fokus: SDK-JSM Siapkan Rp50 Miliar untuk Program Prioritas Kabupaten
- Tidak Main-Main! Gubernur SDK Bentuk Tim Khusus untuk Perangi Stunting dan Kemiskinan Dipimpin Wagub Salim S Mengga
- Tegas! Wagub Sulbar Mutasi 28 ASN Terlibat Perjalanan Dinas Fiktif: ‘Pelanggar Harus Tanggung Jawab!
- Ormas FPPS Mengecam Keras Tindakan RS Regional Sulbar yang Tolak Pasien Kritis Hingga Meninggal Dunia
- Halal Bihalal dan Harlah ke-65 PMII, Suhardi Duka Minta PMII Harus Jadi Pelopor Perubahan untuk Sulbar Maju
Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)
MamujuKareba1 Rapat Kerja Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) dengan tema Penguatan Dan Persamaan Persepsi Dalam Penguatan Program Kerja DPRD Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Pullman Bandung Jawa Barat. Tanggal 19 – 21 Oktober 2023.
Ketua DPRD Sulbar Dr. Hj. ST. Suraidah Suhardi, SE., M.Si bersama Sekretaris DPRD Sulbar Drs. H. Abdul Wahab HS. M.Si, Kabag. Umum Muh. Rus’an AT, SE.,M.Si dan Kabag. Penganggaran dan Pengawasan Yasir Fattah, SE.,M.Si.
Adapun agenda yang dibahas dalam tersebut adalah:
1. Tindaklanjut dari Perpres No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional terhadap DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.
2. pencana Revisi Permendagri No. 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Rencana Pelaksanaan Munas ADPSI dan ASDEPSI Tahun 2024 terkait ditetapkannya Perpres No. 53 Tahun 2023, dan baru 2 provinsi yang telah melaksanakan Perubahan Pergub terkait Tata Cara Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai tindaklanjut dari Perpres No. 53 Tahun 2023, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Riau. Sedangkan provinsi lainnya masih menunggu dikeluarkannya Surat Edaran Mendagri terkait Juknis Pelaksanaannya, sebagai pedoman Perubahan Pergub tentang Perjalanan Dinas.
Untuk revisi Permendagri No. 59 Tahun 2019, ADPSI Provinsi merekomendasikan agar persyaratan untuk memperoleh persetujuan/izin Dinas ke luar negeri di permudah hanya sampai di Kemendagri, tidak lagi sampai di Sekretariat Negara.
Terkait dengan Jadwal Munas ADPSI dan ASDEPSI akan dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 2024 di Provinsi Bali.
Selain Rekomendasi tersebut diatas, Rakernas juga mengeluarkan beberapa rekomendasi lainnya dalam rangka penguatan dan persamaan presepsi dalam implememtasi program kerja DPRD Provinsi Seluruh Indonesia.
#kominfosulbar
Related Posts
0 comments