- Wagub Sulbar Terima Perwakilan Massa Aksi Tolak Tambang Pasir, Salim: Kami Akan Evaluasi dan Turun ke Lokasi
- Wagub Sulbar Minta Baznas Kolaborasi Mengentaskan Kemiskinan, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Cegah Covid-19 Masuk Indonesia, Dinkes Sulbar Ajak Masyarakat Tetap Terapkan Protokol Kesehatan
- Sulbar Urutan Ke-4 Nasional dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- Pesan Salim S Mengga Kepada Wisudawan UT Majene: Terus Belajar Dan Jadi Pemberi Solusi di Tengah Masyarakat
- Masyarakat Sulbar menagih janji Gubernur Sulawesi Barat mencabut Sejumlah izin Perusahaan tambang
- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
Masa Tanggap Darurat Bencana Gempa Sulbar Berakhir
Tampak tenda pengunsian korban gempa di Stadion manakarra
KAREBA1.COM, MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawsi Barat membentuk posko transisi setelah masa tanggap darurat gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, yang berakhir Kamis (4/2).
Keputusan itu diambil berdasarkan hasil rapat evaluasi perkembangan bencana gempa bumi Sulbar di Posko Induk Kantor Gubernur Sulbar, di Mamuju, Kamis.
Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Sulbar Brigjen TNI Firman Dahlan mengatakan, dengan berakhirnya masa tanggap darurat pada 4 Februari 2021, pihaknya menunggu instruksi perpanjangan tim satgas dari Gubernur Sulbar dan segala unsur, termasuk berbagai fasilitas dukungan pascabencana alam gempa bumi tersebut. “Kami dari TNI dan Polri siap membantu,” kata Firman Dahlan yang juga sebagai Komandan Korem 142/Tatag.
Sementara, Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, pada rapat evaluasi itu tercipta suasana haru dan sedih karena kebersamaan selama masa tanggap darurat beberapa pekan terakhir, telah menciptakan rasa persaudaraan yang tinggi.
“Saya justru agak sedih sebab selama masa tanggap darurat gempa ini, tercipta saling koordinasi yang baik sehingga menciptakan suasana persaudaraan yang erat antarsemua pihak, khususnya rekan-rekan dari TNI dan Polri,” urai Muhammad Idris.
Sulbar lanjut Muhammad Idris merupakan salah satu daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana. Namun ia berharap, tidak terjadi lagi bencana alam susulan yang terjadi di daerah itu. “Terkait keputusan berakhirnya status tanggap darurat dan dialihkan dengan istilah Posko Transisi Pemulihan Bencana, hal tersebut telah dibahas secara mendalam sesuai pertimbangan hasil rapat bersama para pimpinan di lingkup Pemprov Sulbar.
Dari pertimbangan-pertimbangan itu, hasilnya akan dilaporkan ke pak Gubernur,” terangnya.
“Dan saat ini, alternatif untuk kita bergeser ke fase transisi darurat ke pemulihan sesuai dengan ketentuan yang ada, berdasarkan kebijakan pengelolaan bencana di Indonesia. Tanggap darurat berakhir, kita beralih dari fase transisi darurat ke pemulihan,” jelas Muhammad Idris.
Jumlah pengungsi di Sulbar secara keseluruhan mencapai 91.003, jumlah pengungsi terbanyak berasal dari Kabupaten Mamuju, sebanyak 58.123 orang, di Kabupaten Kabupaten Majene sebesar 25.737 orang, sementara pengungsi Kabupaten Polman sebanyak 5.343 orang
Related Posts
0 comments