- Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Resmikan Gedung Bangunan Pendidikan SMA/SMK Sumber DAK di Mamuju Tengah
- DPRD Sulbar Bahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Bersama Forkopimda Lakukan Mitigasi Kerawanan Pemilu Serentak
- Zain Resmi Jabat PJ Bupati Mamasa, Yakub Solon Kembali Jalankan Tugas Sebagai Asisten II Pemprov Sulbar
- DPRD Sulbar Sepakati Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- DPRD Sulbar Rapat PAW Fitriani dan Ebsan Dilantik Menjadi Anggota DPRD
- Terima Audiensi LP3KD , Pj Gubernur Sulbar Siap Dukung Perwakilan Pesparani
- Deklarasi Dukungan Capres 2024
- Gebrak Tuntut Pj Gubernur Evaluasi Pokja
- Securitity Mempertontonkan Pornografi kepada Anak, sejumlah orang tuanya murid SD Muhammadiyah minta proses hukum
MAHASISWA MAMUJU DEMO PERINGATI HARI TANI
MAMUJU K1- Aktivis mahasiswa di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat melakukan aksi unjuk rasa memperingati hari tani dan mendesak
pemerintah segera menyelesaikan konflik lahan yang ada di wilayah Provinsi Sulbar.
Mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah organisasi diantaranya PMII
Cabang Mamuju, GMKI Kabupaten Mamuju, FPPI Pimpinan Kota Mamuju serta sejumlah organisasi lembaga mahasiswa sejumlah universitas Mamuju mendatangi kantor Gubernur Sulbar dan DPRD Sulbar di Mamuju, Senin.
Para mahasiswa itu datang sambil membawa spanduk dan berorasi dibawah pengawalan aparat kepolisian dan mendesak pemerintah segera
menyelesaikan konflik lahan yang ada di wilayah Provinsi Sulbar yang kini mengakibatkan konflik dimasyarakat.
Ia mengatakan, tercatat sekitar 1700 konflik agraria di Indonesia dan korban konflik mencapai 1104 orang
“Pemerintah merealisasikan janjinya untuk melaksanakan program reformasi agraria karena itu merupakan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.” Sudah 10 tahun pemerintah di Sulbar berkomitmen menyelesaikan konflika graria dan mendorong program reforma agraria namun hingga kini komitmen tersebut tidak ditepati, sehingga kami akan tetap mendesak agar itu diselesaikan,” kata Ketua Cabang PMII Mamuju, Wais Walkoni.
Ia juga mendesak agar seluruh kasus penyerobotan lahan milik masyarakat yang sangat merugikan oleh perusahaan segera diselesaikan sesuai aturan dan kami meminta agar kriminalisasi terhadap petani yang memperjuangkan tanahnya diselesaikan sesuai aturan hukum dan pemerintah mesti berpihak kepada petani Selain itu meminta membangun ketahanan pangan stop alif fungsi lahan persawahan, memberikan jaminan kesehatan kepada petani dan meminta pemerintah mengoptimalkan kerja pansus agraria di Sulbar#
0 comments