- Caketum HIPMI Bagas Adhadirgha Dorong Anak Muda Sulbar Ambil Peluang Bisnis Cokelat
- Pj Gubernur Sulbar Ajak Parpol Kolaborasi Pulihkan Perekonomian Sulbar
- PMII Minta PJ Gubernur Sulbar Evaluasi kinerja DKP
- TANDEM DENGAN PEMKAB MAMUJU, KPID OPTIMIS SOSIALISASI ASO DIPASTIKAN LEBIH MASIF
- Mabes Polri Geser Empat Pejabat utama Polda Sulbar
- Kapolda Sulbar Irjen Pol Verdianto I. Bitticaca secara resmi membuka pameran HUT Bhayangkara ke 76
- Gubernur Sulbar Perintahkan BPBD dan Dinsos Segera Turun Bantu Korban Banjir
- Akmal Malik menerima kunjungan silaturahmi Mantan Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Purn. Baharuddin Djafar
- Akmal Malik, mendesain Rujab Gubernur Sulbar menjadi tempat nyaman bukan hanya untuk tidur
- Akmal Minta Dukungan Semua Pihak Wujudkan Data Presisi
HUT RI ke 77 Tahun Indonesia, seharusnya Tidak Menjadikan Ajang Seremonial.
Oleh: Reski
Kader KOMKAR Komunitas Mahasiswa untuk keadilan Rakyat
Sekilas kita kembali merenung betapa besarnya nilai pengorbanan pejuang kemerdekaan mengusir penjajah asing menguasai Nusantara ratusan tahun lamanya. Kita sebagai generasi muda harus trus mengawal kebijakan pemerintah tetap pro rakyatnya bukan ke bangsa asing.
Pada era perjuangan rakyat Indonesia Sudah menjadi rahasia umum, pada 11 Januari 1942 Tentara Jepang mendarat di daratan Nusantara, Khususnya di pantai timur Kalimantan, wilayah Tarakan yg kita kenal saat ini.
Pulau Kalimantan merupakan wilayah pertama dikuasai Jepang, kemudian Jepang memutuskan menyerang pulau Jawa yang merupakan pusat dari pemerintahan Belanda.
Serangan militer jepan membuat pasukan Belanda kocak kacir Belanda yang sudah menduduki wilayah itu akhirnya menyerah pada 12 Januari 1942.
akhirnya 5 Maret Batavia pun jatuh ketangan Jepang, kemudian Jepang terus bergerak ke wilayah lainnya di Nusantara ini.
Tanggal 8 Maret 1942 Melakukan perundingan antar pihak Belanda dan Jepang di kalijati dan berakhir kekuasaan Hindia Belanda.
Setelah Belanda mundur Jepang berkuasa di Indonesia begitu lamanya, Jepang Memperkenalkan sistem tanam (line system) . rakyat di paksa bekerja tanpa upa.ribuan rakyat jatuh korban penyiksaan kekejaman Jepan.
Agustus 1945, AS menjatuhkan Bom di kota Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya pasukan militer Jepang menyerah tanpa syarat.ke rakyat Indonesia.
Namun setelah tragedi bom tersebut Tentara Jepang harus kembali, dan sebagai Perjanjian kemerdekaan untuk Indonesia ditandai dengan di bentuknya BPUPKI yang di isi oleh kelompok tua sebagai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang di janjikan Jepang jika kembali.
Kita tau bahwa kelompok tua dan kelompok muda pada saat itu Terjadi selisi paham, dibarisan pemuda tetap konsisten bicara kemerdekaan seratus persen (tanpa adanya kekan dan perjanjian) bukan BPUPKI sementara barisan tua tetap menunggu perjanjian tersebut, tetapi barisan muda tetap memaksa kaum tua untuk memproklamasikan kemerdekaan.
Pada 17 Agustus 1945 kaum tua akhirnya memproklamasikan kemerdekaan, setelah kaum pemuda menjadi aktor kemerdekaan, pada 17 Agustus 1945 Indonesia secara resmi sah sebagai negara Indonesia.
Jika saja tidak terjadi tragedi bom di Hiroshima mungkin Jepang akan menjajah Indonesia lebih lama lagi, dengan memperkuat sistem pertanian sebagai penunjang peningkatan ekonomi Jepang pada saat itu.
Karna terjadinya bom di Hiroshima Jepang mengalami kondisi terpuruk di bidang ekonomi dan politik, namun jika analisa saat ini Jepang melambung jauh bicara soal ekonomi , politik dan sosial.
HUT RI ke 77 tahun
Pada Juli lalu Indonesia kembali menambah utang kejepang, bahkan wardbank mencatat Indonesia urutan ke 7 jumblah besaran utang dan belum lagi pemimpin hari ini telah mengeluarkan RKUHP yang di mana antara pasal-pasalnya terdapat pelanggaran agama,merugikan rakyat dan memanjakan oligarki.
Diperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 2022 sebagai ke 77 tahun Indonesia, seharusnya tidak menjadikan ajang seremonial melaingkan harus berbenah dan segera menuntaskan persoalan ekonomi dan hukum di Indonesia.
Diantaranya: mengurangi investor asing,stop utang baru,mampu mengelola sumberdaya alam sendiri, dan menghapuskan regulasi yang merugikan rakyat atau negara.
0 comments