- Tindaklanjuti PMK 212, Pemprov Sulbar Lakukan Rasionalisasi DAU
- Akun Facebook Pake Nama PJ Gubernur Sulbar Palsu
- KPU Mamuju Akan Bentuk TPS Khusus Bagi Lembaga Vertikal Pemilu 2024
- Akmal Malik Paparkan DDP Agar Anggaran Stunting Lebih Tepat Sasaran
- Aksan : Sampai Sekarang Belum Ada Permintaan Kabupaten Normalisasi Sawah Pascabanjir di Kalukku Mamuju
- Wapres Ma’ruf Amin Minta Pemda di Sulbar Perkuat Koordinasi Percepat Penurunan Stunting
- Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin Dorong Peningkatan SDM Melalui Pendidikan
- Pemprov Sulbar Harap Seluruh Pihak Mendukung Suksesnya Agenda Wapres di Sulbar
- Sekprov Sulbar : Pemberian TPP ASN Harus Objektif
- diduga ada oknum kajati Sulbar intimidasi juru parkir di mamuju
DPRD Sulbar percepat proses pembentukan Kota Mamuju
MAMUJU KAREBA1.COM- DPRD Sulawesi Barat akan mempercepat pembentukan Kota Mamuju menjadi daerah otonom baru dalam rangka meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Sulbar Sukri Umar di Mamuju, Rabu, mengatakan DPRD Sulbar mendukung Mamuju ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom, dan akan menindaklanjuti dan menyetujui keinginan pemerintah yang sebelumnya telah menyerahkan dokumen pembentukan Kota Mamuju.
“Diharapkan Mamuju dapat segera menjadi daerah otonomo tahun ini agar pembangunan dapat segera dijalankan untuk peningkatan ekonomi daerah dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembentukan Kota Mamuju adalah kehendak masyarakat yang tidak boleh dihalangi,” katanya.
Ia juga berharap agar pemerintah di tingkat pusat dapat segera memproses Mamuju menjadi kota setelah seluruh kelengkapan administrasi lengkap.
Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh sebelumnya telah menyatakan mendukung pembentukan Kota Mamuju dan akan mempercepat prosesnya.
Ia mengatakan, pembentukan Kota Mamuju sudah menjadi kebutuhan dan harus dilakukan setelah Kabupaten Mamuju sudah mekar dengan membentuk Kabupaten Mamuju Tengah.
Mamuju harus menjadi kota agar penataan dan pembangunan dapat terlaksana lebih tertib karena secara administrasi pembangunan sudah ada yang mengatur melalui pemerintahan kota.
Penulis ikal.
0 comments