- Pj Gubernur Dorong Gema Sulbar Terus Berlanjut
- SILO Syarat Tender Jadi Perbincangan, Abdillah Itu Mematikan Pengusaha Lokal Sulbar
- Tindaklanjuti PMK 212, Pemprov Sulbar Lakukan Rasionalisasi DAU
- Akun Facebook Pake Nama PJ Gubernur Sulbar Palsu
- KPU Mamuju Akan Bentuk TPS Khusus Bagi Lembaga Vertikal Pemilu 2024
- Akmal Malik Paparkan DDP Agar Anggaran Stunting Lebih Tepat Sasaran
- Aksan : Sampai Sekarang Belum Ada Permintaan Kabupaten Normalisasi Sawah Pascabanjir di Kalukku Mamuju
- Wapres Ma’ruf Amin Minta Pemda di Sulbar Perkuat Koordinasi Percepat Penurunan Stunting
- Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin Dorong Peningkatan SDM Melalui Pendidikan
- Pemprov Sulbar Harap Seluruh Pihak Mendukung Suksesnya Agenda Wapres di Sulbar
DPRD Sulbar Menggelar Rapat Paripurna Persetujuan Ranperda Tentang Pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2017
Mamuju Kareba1-DPRD Sulbar menggelar rapat paripurna persetujuan Ranperda tentang Pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2017, Selasa 28 Agustus. Agenda ini juga dirangkaikan dengan penyerahan KUA-PPAS APBD Perubahan 2018.
Asisten III Pemprov Sulbar Jamilah menyampaikan, untuk evaluasi pertanggungjawaban APBD 2017 merupakan tindak lanjut dari catatan temuan yang diberikan BPK saat penyerahan opini WTP dua pekan lalu.
“Itu bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparansi dan akuntabilitas,” kata Jamilah.
Terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD 2018 yang diserahkan, Jamila menyampaikan ada beberapa asumsi termuat didalamnya. Salah satunya melakukan penyesuaian, penghematan belanja dan pergeseran program, maupun penambahan anggaran pada kegiatan yang sifatnya instruksional.
Dia memaparkan, ringkasan dalam KUA-PPAS perubahan APBD 2018 itu untuk sektor Penerimaan Pendapatan tidak mengalami perubahan, yakni Rp1,86 triliun. Termuat didalamnya, PAD Rp334,2 miliar dan Dana Perimbangan Rp1,53 triliun.
Sementara itu, untuk belanja, telah dilakukan pergeseran. Tercatat belanja sebelum perubahan, 1,93 triliun. Setelah dirumuskan dalam KUA-PPAS, berkurang Rp14,6 miliar. Sehingga jumlah belanja menjadi Rp1,92 triliun.
“Penurunan belanja disebabkan adanya penyesuain pembiayaan daerah yang tidak dapat menutupi belanja Rp56,4 miliar,” terang Jamila.
Kemudian pada sisi Penerimaan Pembiayaan. Dari besaran Rp11,6 miliar menjadi Rp53,4 miliar. Terjadi penambahan sebesar Rp41,8 miliar, itu bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2017, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2018 menjadi nihil atau seimbang.
0 comments