- Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat umumkan 25 nama-nama yang dinyatakan lulus Tes Potensi dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya
- Pemprov Sulbar Terima Hibah dari BNPB, Sekprov: Untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana
- Pj Gubernur Bahtiar Serahkan Penghargaan Kepada Pejuang Peduli Kesejahtraan Petani
- Nama-nama Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Periode 2024-2028 yang dinyatakan lulus berkas administrasi dan berhak mengikuti Tes Potensi.
- Sekprov Sulbar Pimpin Rapat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Hadapi Isu Megathrust dan Hidrometereologi
- Komunikasi Intens PJ Gubernur dan Pemerintah Pusat Berhasil Wujudkan BWS Sulawesi V Mamuju di Sulbar
- Jelang Pilkada, Kesbangpol Gelar Rapat Tim Satgas Kesehatan
- Program Makan Bergizi Gratis Presiden dan Wapres, Pj Bahtiar Instruksikan Pemkab Uji Coba di SD dan SMP
- Pemuda Pelopor Gerakan Pangan Sulawesi Barat, Pj Bahtiar Serahkan Bantuan Bibit Nila, Sukun dan Cavendish
- Implementasikan Program Astacita, Sulawesi Barat Terapkan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Sekolah
DPRD dan Pemrov Sulbar Rapat Pansus terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
Mamuju Karebasatu.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Pansus terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi. Kamis, 14/03/2024.
Rapat ini dipimpin Ketua Pansus H.Taufiq Agus, di dampingi Anggota Pansus lainnya, H. Firman Argo Waskito, Sabar Budiman, hadir juga dari OPD terkait dari Dinas Pekerjaan Umum dan Biro Hukum.
Pada pembahasan tersebut, Pansus menekankan kepada OPD terkait untuk melakukan pencermatan terhadap isi muatan ranperda ini, terutama terkait dengan memberdayakan sumber daya dan pengusaha lokal di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, lebih lanjut Ketua Pansus menegaskan pula bahwa pada dasarnya Ranperda ini di dorong oleh DPRD, salah satu tujuannya adalah bagaimana memberdayakan dan memberikan kesempatan pada pelaku usaha atau masyarakat jasa konstruksi lokal.
Terakhir meminta kepada Biro Hukum dan Dinas Pekerjaan Umum untuk mempelajari dan mencermati kembali pasal-pasal yang masih memungkinkan untuk diperbaiki atau ditambahkan.
#kominfosulbar
0 comments