- PMII Minta PJ Gubernur Sulbar Evaluasi kinerja DKP
- TANDEM DENGAN PEMKAB MAMUJU, KPID OPTIMIS SOSIALISASI ASO DIPASTIKAN LEBIH MASIF
- Mabes Polri Geser Empat Pejabat utama Polda Sulbar
- Kapolda Sulbar Irjen Pol Verdianto I. Bitticaca secara resmi membuka pameran HUT Bhayangkara ke 76
- Gubernur Sulbar Perintahkan BPBD dan Dinsos Segera Turun Bantu Korban Banjir
- Akmal Malik menerima kunjungan silaturahmi Mantan Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Purn. Baharuddin Djafar
- Akmal Malik, mendesain Rujab Gubernur Sulbar menjadi tempat nyaman bukan hanya untuk tidur
- Akmal Minta Dukungan Semua Pihak Wujudkan Data Presisi
- Ketua Gebrak Sulbar; Dunia pendidikan Masih butuhkan Prof Gufron
- HMI Desak Penegakan Hukum Dugaan kasus korupsi dana belanja fasilitas kampanye anggota DPD RI 2019
Dinas Kehutanan Sulbar Sosialisasi Cegah Kerusakan Kawasan Hutan
Mamuju Kareba1.com — Dinas Kehutanan Sulawesi barat menyelenggarakan sosialisasi kehutanan, yang berlangsung di aula kantor setempat, Selasa, 16 Juni 2020.
Sosialasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa mengelolah lahan pertanian secara legal di dalam kawasan hutan, melalui skema perputaran sosial.
Perputaran sosial merupakan salah satu program prioritas dari pemerintah, dengan tujuan agar masyarakat bisa memiliki akses untuk mengelola kawasan hutan tanpa merusaknya dan aspek kelestariannya juga perlu kita perhatikan,” kata Suharnani, Kepala Bidang Pengelolaan Das dan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan Sulbar, saat diwawancara usai kegiatan
Suharnani menuturkan, pihaknya mendapat dukungan dari para kepala desa dan camat untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan itu kepada masyarakat.
“Setelah berdiskusi dengan para kepala desa dan camat, mereka sangat respect dan mendukung kami untuk menindaklanjutinya sampai ke tingkat masyarakat,”ungkap Suharnani
Sebagai bentuk tindaklanjut dari kegiatan itu, lanjut Suharnani, pihaknya akan mengunjungi desa dan bertemu langsung dengan masyarakat yang belum mempunyai kelompok tani.
“Kami akan upayakan membuatkan kelompok tani agar mereka legal. Kelompok inilah yang akan mengajukan permohonan ijin ke Menteri LHK, dengan beberapa persyaratan, salah satuya adalah KTP,”tuturnya
Sosialisasi tersebut, diikuti dua kecamatan yang ada di Mamuju, yakni Kecamatan Simboro dan Tappalang Barat. .HMS.
0 comments