- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
FPPI TOLAK IMPOR BERAS

Massa FPPI saat melakukan aksi membawa spanduk.
Mamuju Kareba 1- Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat melakukan aksi unjuk rasa di kantor perum sub divre Bulog Kabupaten Mamuju Provinsi Sulbar untuk menolak impor beras yang akan dilakukan pemerintah.
Para aktivis FPPI menilai program nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan program swasembada pangan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dijawab impor beras yang tentu akan sangat merugikan petani di negara ini
“Persekonkolon elit nasional hingga lokal yang mencari untung dan merugiakan petani berada dibalik program impor beras dari negara Thailan dan Vietnam, oleh karenya kami pemuda dan mahasiswa di Mamuju menolak impor beras,” kata Fandi koordinator pengunjuk rasa.
Pemerintah mesti membentuk badan pangan Indonesia, untuk menjaga
pangan Indonesia tetap memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan petani tidak dirugikan atas pengusaan pangannya.
FPPI Mamuju juga menolak penguasaan wilayah kecamatan di Mamuju
diantaranya kecamatan Tapalang, Papalang dan Kecamatan Bonehau oleh PT Bara Indoco yang memiliki izin dari pemerintah seluas 27.370 hektare sejak 2014 lalu.
FPPI Mamuju juga menolak pengelolaan tambang uranium di Kecamatan Tapalang karena akan mengeksploitasi kekayaan alam daerah dan berdampak radiasi. kemudian juga menolak kriminalisasi petani, wujudkan swasembada pangan untuk kemajuan pembangunan daerah, nasionalisasi aset asing. Sejumlah aktivis FPPI Mamuju sebelumnya melaksanakan unjuk rasa
dipersimpangan Simbuang Mamuju sambil berorasi sebelum menuju kantor sub divre Bulog Mamuju, Usai melakukan aksinya massa FPPI membubarkan diri dengan tertib#.



0 comments