- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
50 Desa Ikuti Pelatihan Administrasi Pemerintahan Desa
MAMUJU K1- Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten mamuju bekerjasama dengan Lontara Institute menggelar kegitan pelatihan administrasi pemerintahan desa. Terdapat 50 Desa mengikuti kegiatan yang berlangsung di Multifungsion room d’Maleo Hotel Mamuju, Rabu (27/9) tersebut.
Ketua panitia, Muh. Sabir menguraikan, jumlah peserta pelatihan administrasi pemerintahan desa ialah 111 orang dari 50 Desa se kabupaten Mamuju. Adapun peserta tersebut datang dari berbagai jabatan di pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, termasuk Kepala Urusan (Kaur) Desa.
Sabir menyebut, kegiatan pelatihan akan berlangsung selama dua hari dari tanggal 27 hingga 28 september.
Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, Artis Effendi hadir membuka secara resmi kegiatan pelatihan tersebut. Dihadapan peserta yang hadir, ia menyampaikan bahwa pemerintahan desa di kabupaten mamuju memang mesti ada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, terlebih dibidang administrasi, olehnya itu ia sangat mengaprisiasi kegiatan pelatihan tersebut.
“Kalau saya evaluasi laporan editor BPKP, ada 6 atau 7 laporang kalau tidak salah, diantaranya terkait pengelolaan dana desa, penyetoran pajak, kegiatan yang tidak berdasar pada ketentuan, dari permasalahan itu, saya simpulkan semua datang dari lemahnya SDM, karena itu kegiatan ini saya apresiasi sekali karena memang harus di lakukan peningkatkan kapasitas sumber daya manusia.” Kata Artis effendi.
Pada kesempatannya, ia berbagi cerita saat berkunjung ke salah satu desa di Jawa Barat beberapa tahun lalu. Yang mana di depan kantor desa yang sementara direnovasi tercantum jumlah material bangunan yang digunakan, dan didepan pintu ruang kerja sekretaris desa juga ditempelkan rincian penggunaan dana desa termasuk rincian pembayaran pesawat telepon.
“ini menggambarkan transparansi di desa itu sangat luar biasa. Nah itu yang kita harapkan dapat dilakukan oleh desa-desa yang ada di kabupaten mamuju.” Tegas Artis.
Sumber : (Hms- Dian Hardianti Lestari)



0 comments