- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
INI KOMITMEN KIP KIP KAWAL PILKADA YANG TERBUKA
KAREBA1 MAMUJU—Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulbar berkomitmen untuk menjalin sinergitas antar lembaga dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang terbuka dan transparan. Hal itu sesuai dengan tujuan keterbukaan informasi pelaksanaan Pilkada yang juga diamine oleh para penyelenggara Pilkada.
Hal tersebut diungkapkan Ketua KIP Sulbar, Rahmat Idrus, SH MH. Ia menjelaskan, koordinasi serta sinergitas antar lembaga merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk merealisasikan pelaksanaan Pilkada yang terbuka.
“Intinya diharapkan ada sinergitas antar lembaga dalam mengawal pemilihan kepala daerah ini khususnya dalam hal keterbukaan informasi pemilu. Bukan hanya terbuka untuk diakses, tetapi terlebih kepada kemudahan akses publik terhadap data dan informasi pemilu,” sebut Rahmat, Selasa (26/07).
Senin kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulbar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulbar, Ombudsman, Polda Sulbar, Kesbangpol, Dinas Catatan Sipi, serta dari KIP Sulbar sendiri mengagendakan rapat khusus untuk membicarakan apa dan bagaimana langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan pelaksanaan Pilkada yang terbuka.
Fokus utama dari pertemuan tersebut ialah membincang soal bagaimana seharusnya public dapat mengakses informasi khususnya pada gelaran Pilkada, awal 2017 mendatang.
“Dalam rakor tersebut sudah digagas beberapa bentuk kerjasama. Bisa berupa nota kesepahaman antar lembaga, ataukah gugus kerja,” kata Rahmat.
Ia pun berharap, realisasi dari komitmen kerja sama antar lembaga yang sudah tercapai tersebut dapat segera diaktualisasikan. Menurutnya, apa yang diinisiasi oleh KPU di atas merupakan pembelajaran postif bagi upaya pemerintah dalam menciptakan pelayanan yang transparan.
“Kami dari KI (Komisi Informasi) mengapresiasi langkah dari KPU Provinsi ini. Semoga lekas diwujudkan kerjasamanya,” tutup Rahmat Idrus. (*)
Sumber : RILIS MEDIA KOMISI INFORMASI PROVINSI (KIP) SULBAR



0 comments