- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Ketua KPU Mamuju: PPK Nakal Langsung Diganti
MAMUJU KAREBA1.Com -Ketua KPU Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Hamdan Dankang mengatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terbukti nakal dalam Pilkada akan lansung diganti.
“Kalau ada anggota PPK yang nakal karena memihak salah satu pasangan calon akan lansung diganti sebagai sanksi tegas di Pilkada Mamuju,” kata Hamdan pada dialog yang digelar forum bersama kawal pilkada Sulbar dihadiri Dandim 1418 Mamuju, Letkol Imran dan perwakilan Polres Mamuju, Sabtu (21/11).
Ia mengatakan, PPK yang terbukti nakal karena tidak netral menjalankan tugasnya di Pilkada akan diberikan sanksi tegas, hala itu sebagai bentuk komitmen KPU Mamuju menyelenggarakan pilkada secara jujur adil, aman dan damai serta demokratis.
Oleh karena itu ia mengatakan, PPK harus menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tidak berpihak demi terwujudnya Pilkada yang berkualitas dan demokratis.
Ia juga meminta agar seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi mengawal Pilkada Mamuju dengan mencegah dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi.
“Bukan hanya penyelenggara maupun aparat keamanan yang harus tegas untuk dapat
menciptakan pilkada berkualitas, tetapi semua pihak tanpa terkecuali dengan mengedepankan aturan dan tidak melakukan pelanggaran di Pilkada,” katanya.
Penulis: ikal
Redaktur: Muh Gufran Padjalai



0 comments