- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
KNPI Telah Bermitra Dengan 14 Kementrian, Pegurus Daerah Diminta Manfaatkan Peluang
MAMUJU KAREBA1-Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Rifai Barus mengatakan, saat ini KNPI telah membangun kemitraan dengan 14 Kementrian untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang.
“Pengurus KNPI di daerah harus mampu memanfaatkan peluang itu dengan ikut memberi kontribusi pembangunan di berbagai bidang,” katanya.
Ia mengatakan, di era tahun 80-an sampai era 90-an, eksistensi KNPI dikikis oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melaksanakan berbagai macam program pemberdayaan bagi masyarakat.
“Peran KNPI di ambil LSM sampai era reformasi, padahal KNPI memiliki kepengurusan sampai ke daerah sementara LSM hanya terdiri dari beberapa orang saja.
Ini tantangan untuk kembali membangun eksistensi KNPI dengan memaksimalkan program pemberdayaan bagi masyarakat untuk kemajuan bangsa,” katanya.
Penulis : Ikal
Redaktur : Muh Gufran Padjalai.
0 comments