- Evaluasi Minggu ke-2 April 2026, Dinas Pangan Sulbar Dorong Integrasi Data dan Percepatan Kinerja
- Penipuan Online Kian Masif, Kominfo Sulbar Perkuat Edukasi dan Ajak Warga Gunakan SP4N-LAPOR!
- Perkuat Mutu Layanan, Deputi BPJS Kesehatan Lakukan Supervisi di RSUD Sulbar
- Siaga Malam, UPTD Pengelola Darah Pastikan Ketersediaan Stok untuk Operasi Sesar dan Laparotomi
- Dukung Pembangunan Sektor Perkebunan Lebih Maju, Disbun Sulbar Ikuti Sosialisasi Pendanaan SDMP dan Penandatanganan PKS di Bogor
- Rakortekrenbang 2026, DKPPKB Sulbar Bahas Desk Bidang Kesehatan : Fokus pada Isu Prioritas Daerah
- Pemilihan Pengurus Forum Anak Sulbar 2026–2028, Sekda Tekankan Peran Anak sebagai Subjek Pembangunan
- Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, RSUD Sulbar dan UPTD Pengelola Darah Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Darah
- Sekda Sulbar Ingatkan OPD: Jangan Fokus pada Keterbatasan, Tapi pada Program yang Menyentuh Rakyat
- Gubernur Suhardi Duka Serahkan LKPJ 2025 ke DPRD Sulbar: Ekonomi Tumbuh 5,36%, Kemiskinan Turun, dan IPM Meningkat
Biro Pemkesra Sulbar Gelar Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan, Kawal Komitmen Layanan Kesehatan Paripurna
MAMUJU – Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat, Kamis 16 April 2026.
Kepala Bagian Pemerintahan, Dhany Sadri, mewakili instansi, hadir mengikuti rapat rekonsiliasi strategis bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Mamuju. Kegiatan ini secara khusus membahas sinkronisasi dan optimalisasi jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat rekonsiliasi ini menjadi langkah krusial untuk memastikan validitas data kepesertaan dan kelancaran program Universal Health Coverage (UHC) di wilayah Sulawesi Barat. Melalui sinkronisasi administrasi dan keuangan yang presisi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan, pemerintah bertujuan memastikan tidak ada lagi masyarakat yang terhambat masalah birokrasi saat membutuhkan penanganan medis di fasilitas kesehatan.
Menanggapi pelaksanaan kegiatan ini, Kepala Biro Pemkesra Setda Provinsi Sulawesi Barat, Murdanil, menegaskan bahwa sektor kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang pemenuhannya membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang kuat.
“Kami terus berupaya memastikan bahwa kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam pemenuhan jaminan kesehatan. Melalui sinergi erat bersama BPJS Kesehatan, kita ingin mewujudkan harmoni dan akselerasi kinerja pelayanan, sehingga seluruh masyarakat Sulawesi Barat dapat mengakses fasilitas medis dengan mudah, cepat, dan tanpa kendala administratif,” ujar Murdanil.
Langkah konkret yang dikawal oleh Biro Pemkesra ini sangat sejalan dengan visi dan kebijakan tegas Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Di tengah tantangan fiskal daerah dan instruksi efisiensi anggaran secara masif pada tahun 2026, Suhardi Duka secara konsisten menegaskan bahwa subsidi layanan kesehatan melalui BPJS adalah prioritas mutlak yang tidak boleh dipangkas. Gubernur menyadari bahwa pengurangan subsidi tersebut akan berdampak fatal pada operasional rumah sakit dan secara langsung merugikan masyarakat yang sangat bergantung pada pelayanan kesehatan yang cepat dan memadai.
Dengan terselenggaranya rapat rekonsiliasi ini, diharapkan tata kelola jaminan kesehatan di Sulawesi Barat menjadi semakin akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah juga mengimbau seluruh masyarakat untuk terus mendukung program kesehatan yang berjalan dan proaktif dalam memastikan status kepesertaan jaminan kesehatannya, demi mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang sehat, tangguh, dan produktif.(rls)
Related Posts
0 comments