- Jelang Mudik Lebaran 1447 Hijriah, Masyarakat Diimbau Persiapkan Perjalanan dengan Baik : Utamakan Keselamatan
- Hari Keempat Pra-Evaluasi PEKPPP 2026: Tim Intensifkan Pendampingan, Sasar Enam Lokus Layanan
- Sekda Sulbar Tinjauan Aset di Anjungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat: Pastikan Pengelolaan Optimal dan Efektif
- Layanan Samkel di Pasar Tasiu Kalukku, UPTD Pelayanan Pajak Mamuju Catat Penerimaan Rp6,2 Juta
- DWP Sulbar Launching Pasar Ramadhan
- TRC BPBD Sulawesi Barat Gelar Simulasi Gempa Bumi di Kantor TVRI Sulbar
- Cegah Kenaikan Harga di Atas HET, Tim Gabungan ESDM Sulbar Lakukan Inspeksi Mendadak ke Pangkalan LPG
- Cegah Stunting Sejak Dini, Pemprov Sulbar Aktifkan Pos Pelayanan Balita di Lingkup ASN
- Sulbar Perkuat Sistem Kesehatan 2026 Lewat Pendampingan Kemenkes
- Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera, Pemprov Siapkan Forum Publik RKPD 2027
DPRD dan Pemprov Sulbar Kaji Realisasi Anggaran 2025, Biro Hukum Jabarkan Kendala dan Capaian
Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) bersama DPRD Sulbar menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di ruang Rapat Komisi I DPRD Sulbar, Rabu (28/01/2026).
Rapat ini dihadiri oleh unsur Komisi I DPRD Sulbar, perangkat daerah terkait, serta jajaran Biro Hukum Setda Provinsi Sulbar.
Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, sebagaimana Panca Daya ke-5 Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (JSM).
Dalam rapat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulbar, Suhendra memaparkan capaian dan realisasi kinerja dan anggaran Tahun Anggaran 2025, sekaligus menguraikan sejumlah permasalahan dan isu strategis yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.
“Salah satu faktor utama yang memengaruhi optimalisasi serapan anggaran adalah kebijakan refocusing anggaran, yang menyebabkan beberapa program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, dinamika pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi dalam rangka pemberian bantuan hukum, yang memerlukan penyesuaian baik dari sisi anggaran maupun sumber daya,” ujar Suhendra.
Melalui forum monev ini, Anggota Komisi I DPRD Sulbar memberikan sejumlah masukan konstruktif agar ke depan pelaksanaan anggaran dapat lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Rapat juga menyoroti peran strategis Biro Hukum Setda Provinsi Sulbar dalam menjalankan fungsi fasilitasi produk hukum, baik terhadap produk hukum kabupaten/kota maupun produk hukum Provinsi Sulbar yang saat ini masih dalam proses evaluasi dan fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi lintas sektor dinilai penting guna memastikan percepatan penyelesaian produk hukum yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat Monev APBD ini diharapkan dapat menjadi instrumen evaluatif dan korektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulbar. (Rls)
Related Posts
0 comments