- Hadiri Rakor TPID dan TP2DD, Inspektorat Siap Kawal Efektivitas Kebijakan Pengendalian Inflasi di Sulbar
- Rumuskan Inovasi Baru, Dinas PUPR Persiapkan e-Laboroji Menjadi Inovasi Unggulan
- Kadis Koperindag Sulbar Satukan Persepsi Bendahara OPD, Akselerasi Pendaftaran Koperasi ASN Panca Daya
- Rakor TPID dan TP2DD, Bapperida Sulbar Tegaskan Komitmen Perkuat Ketahanan Pangan dan Digitalisasi Daerah
- Capaian CKG Masih Rendah, Dinas Kesehatan Sulbar Bahas Strategi di Puskesmas Tampa Padang Mamuju
- Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Dorong Kolaborasi dan Kemandirian Pangan dalam Pengendalian Inflasi
- Wamenpar dan Sandeq Silumba, Kesbangpol Ajak Warga Sulbar Promosikan Warisan Leluhur
- Dinkes Sulbar Dorong Optimalisasi Intervensi Spesifik dan Sensitif untuk Percepatan Penurunan Stunting
- Dinkes Sulbar Lakukan Pendampingan Penguatan Sulbar Sehat di Puskesmas Tampa Padang Mamuju
- Dinkes Sulbar budayakan PHBS dilingkungan sekolah madrasah
Respon Cepat Instruksi Presiden, Gubernur Suhardi Duka Gelar Rakor Virtual Bahas Pembentukan Koperasi Desa
Mamuju — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, merespons cepat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) virtual bersama seluruh bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Senin, 14 April 2025
Rakor ini digelar untuk menindaklanjuti Inpres No. 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Gubernur Suhardi menegaskan, instruksi presiden ini bersifat “very important” dan harus segera diimplementasikan hingga tingkat desa.
“Dalam pengambilan kebijakan, ada yang penting, ada yang sangat penting. Instruksi presiden ini masuk kategori very-very important,” tegas Suhardi Duka.
Ia menekankan, pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, harus segera menjalankan instruksi tersebut karena sasarannya langsung menyentuh tingkat desa dan kelurahan.
Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah pusat
Gubernur menjelaskan, Inpres ini berlandaskan UUD 1945 Pasal 33, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Selain itu, sejumlah undang-undang juga mendukung koperasi sebagai sarana penguatan ekonomi rakyat.
“Koperasi ini bukan konsep liberal, melainkan bagian dari Ekonomi Pancasila yang lebih mengarah pada prinsip sosialis. Ini juga ditekankan Presiden dalam Retret di Akademi Militer Magelang Februari lalu,” jelas Suhardi. (Rls)
Related Posts
0 comments