- Sulbar Perkuat Sistem Kesehatan 2026 Lewat Pendampingan Kemenkes
- Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera, Pemprov Siapkan Forum Publik RKPD 2027
- GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
- Sosok Teladan Itu Telah Pergi: Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, Meninggal Dunia
- DPD RI Koordinasi dengan Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terkait Data Koperasi Merah Putih
- Dukung SPBE, Pemprov Sulbar Mulai Susun Peta Proses Bisnis 2025-2029
- Polda Sulbar Disorot, Tiga Bulan Tanpa Tersangka Kasus Pengeroyokan di Mamuju
- Hari Kesadaran Nasional dan Hari Desa Nasional 2026 Jadi Momentum Optimisme Pembangunan Sulbar
- Persiapan SPBE 2026, Satpol PP Tekankan Soliditas Tim
- Biro Organisasi Setda Sulbar Terima Kunjungan Pemkab Mamuju Tengah, Koordinasikan Penerapan TPP
Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene Laksanakan GPM, Kendalikan Inflasi
MAJENE – Pemprov Sulawesi Barat kolaborasi Pemkab Majene melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah, Selasa 11 Februari 2025.
Hadir langsung meninjau Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama rombongan.
“Ini cara kita stabililitas harga komoditas di pasar, memastikan tidak terjadi inflasi yang signifikan,” kata Bahtiar.
Sehingga, masyarakat tidak risau harga komoditas tidak naik menjelang bulan suci ramadan.
“GPM ini konsisten kita lakukan seluruh daerah Sulbar dan setiap kunjungan kerja pasti kita laksanakan GPM,” tambahnya.
Makanya, dia mengapresiasi gerakan yang dilakukan Dinas Ketapang, Disperindag dan instansi lain yang ikut terlibat dalam GPM.
“Kita lihat ramai sekali, kelihatan masyarakat sangat antusias ikuti GPM. Kita juga menyempatkan mengunjungi pasar mengecek langsung harga komoditas,” ungkap Bahtiar.
Semua harga relatif stabil, hanya cabe yang masih tinggi harganya, ada sampai Rp70 ribu per kilo gram.
“Saya pikir memang ini harus ditangani, kemarin sempat kita kunjungi dua wilayah di Sulsel seperti Toraja dan Enrekang yang membudidayakan cabe. Ini bisa kita kembangkan juga di Sulbar,” ujarnya.
Kalau warga tanam 1.000 pohon per orang saja, bisa menghasilkan uang Rp 1 juta dalam satu minggu.
“Jadi bisa sumber kehidupan kita, kalau ini dikembangkan. Sama halnya beras kita terus mengalami kenaikan sampai 600 rupiah di pasar, disisi lain banyak stok beras di Bulog, namun dilarang pemerintah pusat menyalurkan,” paparnya.
Dengan demikian, dirinya mendorong agar beras di bulog ini dikeluarkan, bukan melarangnya.
“Karena ini kontradiksi, semoga ini bisa dilihat langsung pemerintah pusat. Apalagi menjelang bulan ramadan, jangan samakan iklim daerah karena berbeda-beda,” tandasnya.(rls)
Related Posts
0 comments