- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Sekprov Sulbar Pimpin Rapat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Hadapi Isu Megathrust dan Hidrometereologi
Sekprov Sulbar Pimpin Rapat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Hadapi Isu Megathrust dan Hidrometereologi
MAMUJU Karebasatu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya membangun kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang dapat terjadi di seluruh wilayah provinsi ke 33 di Indonesia ini.
Sehingga, rapat koordinasi penanggulangan bencana dalam rangka kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menghadapi isu megathrust dan hidrometeorologi di wilayah Sulbar pun dilaksanakan, Rabu, 6 November 2024.
Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengungkapkan, pihaknya membahas hal-hal yang secara faktual memang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulbar kedepannya.
“Memang secara faktual, Sulbar harusnya mengikuti atau menyelenggarakan sebuah protokol di bidang kebencanaan dengan sistematik,” kata Muhammad Idris, saat memimpin rapat koordinasi ini.
Ia juga mengungkapkan, kesiapsiagaan dan mitigasi dalam memghadapi potensi terjadinya bencana hidrometeorologi dan isu megathrust, bukan hanya tugas pemerintah sendiri, tapi butuh kesiapsiagaan dan mitigasi mandiri seluruh elemen masyarakat.
“Ini harus diantisipasi. Oleh karena itu, BPBD di kabupaten termasuk pemerintah kecamatan maupun desa, kita minta untuk mengambil inisiatif, memberikan informasi kesadaran kebencanaan kepada warganya,” ungkapnya.
Sehingga, kata Muhammad Idris, resiko bencana yang dapat membahayakan masyarakat, dapat dihindari. Menurutnya, segala kemungkinan akan terjadi saat terjadi bencana alam, jika masyarakat tidak mengetahui langkah-langkah mitigasi.
“Jika kita tidak siapsiaga, maka kemingkinan akan ada masyarakat kita yang kehilangan nyawa atau korban jiwa saat terjadi bencana yang tidak kita ketahui waktunya,” tutur Muhammad Idris. (Rls)
Related Posts
0 comments