- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Gebrak Tuntut Pj Gubernur Evaluasi Pokja
Mamuju Kareeba1
Baru-baru ini Pokja menjadi sorotan bagi para ahli kontruksi karena banyaknya isu dan dugaan dalam proses pelelangan tender, mengapa demikian saya mengatakan seperti itu karena ditandai dengan banyaknya para ahli kontruksi mengatakan bahwa Pokja sangat tidak profesional menjalankan tugas dan fungsinya dalam melelang tender, pangkas, Idham ketua gerakan barisan rakyat anti korupsi (Gebrak).
Lanjut idham mengatakan bahwa dugaan kejangalan yang kami maksud ialah pada saat proses evaluasi dan pembuktian yang di undang cuma 1 padahal seharusnya yang di undang dalam klarifikasi yang masuk 3 besar, serta kejangalan lainnya pada saat pembuktian di undangan elektronik keterangannya di lpse menyatakan pengumuman hasil evaluasi dengan Alasan : Tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi sesuai jadwal yang ditetapkan, Namun buktinya peserta yang dimaksud hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan, Artinya apa, ada permainan dengan mediasi antara perusahaan hinga di tetapkan pemenang.
oleh karena itu saya tekankan kepada PJ gubernur harus mengavaluasi kinerja Pokja karena mengingat juga Pokja sudah telah menjabat 5 tahun lamanya yang diduga dan patut kami curigai adanya permainan Pokja dengan peserta lelang tender secara sepihak, seperti yang baru-baru ini terjadi.
Tegas Idham ketua Gebrak Meminta APH untuk segera memeriksa akun Pokja karna banyak kejaggalan saat proses lelang dana dak dinas pendidikan sulawesi barat dan meminta kepada dinas pendidikan untuk kembali meninjau pemenang tender sebagai PPK.
Dan kami meminta pula kepada bapak PJ gubernur untuk segera mengevaluasi Pokja bila tuntutan kami tidak di indahkan maka kami akan melakukan unjuk rasa atau demostrasi terhadap kinerja Pokja yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.
Kami dari Gebrak akan membawa semua bukti kecurangan ke penyidik karna kuat dugaan korupsi itu dimulai dari permainan administrasi yang dipersekongkolkan, Tegas Idham.
Related Posts
0 comments