- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
Tingkatkan cakupan vaksinasi jadi langkah Pemprov Sulbar tangani COVID-19
Mamuju Kareba1-
Meningkatkan cakupan vaksinasi menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada penanganan pandemi COVID-19 di daerah itu, kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dr Asran Masdy.
“Berbagai upaya yang kami lakukan untuk penanganan COVID-19 di Provinsi Sulbar, salah satunya dengan meningkatkan cakupan vaksinasi,” kata Asran Masdy, di Mamuju, Selasa.
Cakupan vaksinasi saat lanjut dia, masih berada pada 17,97 persen untiuk dosis pertama dan 9,50 persen dosis kedua.
“Inilah yang kita upayakan genjot agar cakupan vaksinasi bisa optimal,” ujarnya.
Selain itu kata Asran Masdy, pihaknya juga akan memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan, seperti tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina.
“Juga koordinasi antardaerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tutur Asran Masdy.
Sementara, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar menyampaikan, sejak kasus COVID-19 terkonfirmasi pertama pada 29 Maret 2020, hingga 22 Agustus 2021, jumlah kasus COVID di Sulbar mencapai 11.126 kasus, sebanyak 9.279 dinyatakan smebuh atau sebesar 83,4 persen dan 258 orang dinyatakan meninggal atau sekitar 2.3 persen.
“Berdasarkan penilaian level transmisi pandemi per 21 Agustus 2021, Sulbar berada pada level tiga. Berbagai upaya telah dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Sulbar, diantaranya penanganan kesehatan, vaksinasi dan pemulihan ekonomi.
“Upaya ini masih perlu kita optimalkan bersama, utamanya dalam meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam menindaklanjuti arahan Presiden agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) COVID-19,” papar Enny Anggraeni Anwar.
Selain pengaturan PPKM tambah Wagub, pemerintah provinsi dan kabupaten sampai dengan pemerintah desa maupun kelurahan, diminta untuk lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan, seperti membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas
Related Posts
0 comments