- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
DPRD Sulbar rapat dengan OPD Terkait penanganan pasca gempa Sulawesi Barat
Mamuju Kareba1-, DPRD Provinsi sulawesi barat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait dengan penanganan pasca gempa Sulawesi Barat yang dilaksanakan dikantor sementara DPRD Sulbar, Rabu 25 Agustus 2021.
Dalam rapat ini dipimpin oleh ketua DPRD Sulbar Hj. Siti Suraidah Suhardi, serta dihadiri oleh ketua komisi IV Drs. H. Sudirman, dan Anggota DPRD lainnya yaitu Ir. Andi Muslim Fatta, H. Abidin, dan H. Sukardi M Noer, adapun OPD yang hadir ialah BPKD Sulbar Hasanuddin, Dinas PUPR Prov. Sulbar, BPBD Prov. Sulbar, BPBD Kab. Mamuju dan beberapa OPD terkait. Serta para koalisi masyarakat sipil Sulbar.
Adapun yang disampaikan oleh perwakilan dari Koalisi masyarakat sipil yaitu menyampaikan kekecewaan dari masyarakat sipil terhadap pemerintah provinsi karena Sekretaris Provinsi tidak hadir dalam RDP ini untuk memberikan keputusan serta terkait dengan janji BPBD Kabupaten bahwa akan diberikan SOP mitigasi bencana tetapi sampai saat ini belum juga diberikan.
Dilain sisi Ronal Umar selaku kepala Lingkungan Talange Kec. Tappalang menyampaikan bahwa masyarakat yang ada di lingkungan Talange itu sebagian besar masih tinggal di dalam tenda jadi kami berharap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk memperhatikan itu, karena tenda yang diberikan oleh relawan itu sudah hancur. Selain itu saya juga meminta kepada pemerintah agar anggaran dana untuk pembebasan lahan dibagi rata kesemua wilayah yang terdampak bencana Gempa termasuk daerah kami.
Dari OPD (Kabupaten) menyampaikan bahwa akan melakukan pembukaan rekening dari kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan secara bertahap dan akan segera melakukan penyaluran secepatnya kepada masyarakat yang terdampak bencana. Dan terkait dengan tahap dua akan dilakukan pada tahun depan karena jumlahnya lebih banyak dari Tahap pertama.
Ketua DPRD Sulbar Hj. Siti Suraidah Suhardi memberikan masukan kepada koalisi masyarakat sipil untuk saling bahu membahu dalam mengatasi pasca bencana alam yang ada disulbar, dan juga untuk masalah bantuan relokasi lahan yang belum terealisasikan itu, karena memang tidak ada lokasi untuk membangun hunian tetap. Jadi diharapkan kepada masyarakat untuk kerjasamannya.
Sumber: Humas DPRD Sulbar.
Related Posts
0 comments