- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
- Pesawat Batik Air Resmi Kembali Mendarat di Bandara Tampa Padang Mamuju, Optimisme Gubernur SDK: Okupansi Bisa Capai 250 Penumpang di Hari-Hari Berikutnya
Workshop Kick Off Meeting Program RBP, Penghijauan yang Memiliki Nilai Ekonomis Bagi Masyarakat Sulbar
MAMUJU – Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin menghadiri workshop kick off meeting program result based payment (RBP) Reducing Emissions From Deforestation and forest Degradation (REDD+) Green Climate Fund (GCF) Sulawesi Barat di Hotel Maleo, Rabu 22 Januari 2025.
Hadir juga Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementeriann Lingkungan Hidup dan Kehutanan Irawan Asaad, Korem 142/Tatag, Polda Sulbar, Ketua SCF Arham, NGO dan para tamu undangan lainnya.
“Ini bagian gerakan upaya penurunan emisi karbon wilayah Sulbar. Jadi saya dukung betul program ini, makanya saya manfaatkan betul kesempatan tadi untuk menyampaikan bahwa memang ada hal baik pernah dilakukan, tapi kita harus mengakui ada juga kegagalan di sektor lingkungan hidup,” kata Bahtiar.
Banyak pengalaman, program penghijauan banyak tidak berkelanjutan dan tidak memperhatikan kehidupan sekitar lingkungan tersebut. Sehingga masyarakat cenderung tidak ingin terlibat.
“Jadi yang masih aktif menanam pemerintah dan LSM saja, karena tidak ada nilai manfaat ekonominya. Makanya harus dipastikan program penghijauan memiliki manfaat nilai ekonominya,” tambahnya.
Salah satu contoh yang selalu dilakukannya selama menjabat sebagai Pj Gubernur seperti menanam mangrove dibantu bibit ikan atau kepiting.
“Masyarakat pasti semangat karena ada nilai ekonomisnya, termasuk juga di sungai kita bantu bibit ikan dan lahan tandus maka dikasih warga bibit seperti nagka madu, bibit pala, dan bakar (sukun). Ini semua punya nilai ekonomis,” ungkapnya.
Sedangkan, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementeriann Lingkungan Hidup dan Kehutanan Irawan Asaad mengungkapkan pelaksanaan kick off program result based payment (RBP) yang dirancang kementerian bersama Pemprov Sulbar serta NGO.
“Kita dibantu SCF yang nantinya sebagai perantara pelaksanaan teknisnya di Sulbar, seluruh Indonesia mendapat program tersebut. Namun tahap awal baru ada delapan provinsi salah satunya Sulbar,” ucap Irawan.
Program ini, lanjut Irawan program RBP di danai NGO luar negeri dan disalurkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian dilanjutkan ke tingkat provinsi.
Sementara, Ketua SCF Arham menyampaikan saat ini sementara dalam persiapan dalam menjalankan program tersebut mulai perencanaan arsitektur perubahan iklim.
“Mulai dari kebijakan sampai masuk di sistemnya, kemudian bicara berapa target yang sesuai untuk wilayah Sulbar,” tandasnya.(rls)
Related Posts
0 comments