- Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Resmikan Gedung Bangunan Pendidikan SMA/SMK Sumber DAK di Mamuju Tengah
- DPRD Sulbar Bahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Bersama Forkopimda Lakukan Mitigasi Kerawanan Pemilu Serentak
- Zain Resmi Jabat PJ Bupati Mamasa, Yakub Solon Kembali Jalankan Tugas Sebagai Asisten II Pemprov Sulbar
- DPRD Sulbar Sepakati Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- DPRD Sulbar Rapat PAW Fitriani dan Ebsan Dilantik Menjadi Anggota DPRD
- Terima Audiensi LP3KD , Pj Gubernur Sulbar Siap Dukung Perwakilan Pesparani
- Deklarasi Dukungan Capres 2024
- Gebrak Tuntut Pj Gubernur Evaluasi Pokja
- Securitity Mempertontonkan Pornografi kepada Anak, sejumlah orang tuanya murid SD Muhammadiyah minta proses hukum
Sekprov Sulbar Rapat Koordinasi dengan KPK
Mamuju Kareba1-, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) se- Sulbar melalui virtual dari rumah jabatannya, Rabu 10 Maret 2021.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, provinsi maupun kabupaten masih sangat membutuhkan usaha yang maksimum untuk memastikan pengelolaan BMD secara utuh ditangani terutama dalam hal pencatatan dan perencanaannya.
“Provinsi maupun kabupaten selalu diberikan catatan yang cukup membuat kami ini terkoreksi, bahwa memang ada pekerjaan yang belum kita kerjakan sebaik-baiknya, atau belum dikerjakan seoptimal mungkin khusus yang berkaitan dengan BMD,”ucap Idris
Olehnya itu, Idris menyatakan, dalam forum seperti inilah dibutuhkan dukungan dan sharing yang baik mengenai BMD, sehingga kedepan betul-betul sudah berada pada sistem pengelolaan BMD yang tangguh.
Idris mengungkapkan, dalam pengelolaan BMD terdapat kendala yang dialami baik yang di BPKPD, Inspektorat maupun di unit-unit kerja yang lain, yaitu ketersediaan tenaga yang memadai.
“Ini merupakan pekerjaan rumah bersama, saya selalu menghimbau kepada teman-teman tidak ada keinginan untuk harus bagus sendiri dalam tanda kutip bahwa provinsi harus lebih bagus dari kabupaten, justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana simultan bisa menjadi unit-unit kerja yang manajemen pengelolaan BMD bisa semakin baik,”tandasnya
Idris mengapresiasi usaha yang terus dilakukan oleh KPK untuk mendampingi daerah yang baru ini agar tidak lalai mengelola sebuah target-target pengelolaan BMD
0 comments