- DPRD Sulbar Rapat Paripurna Penyerahan Rekomendasi LKPJ Gubernur T.A 2020
- Usai Lantik Penjabat Kades, Sutinah Pesan Jangan “Aji Mumpung”
- Musrembang, Gubernur Usulan Program Prioritas Sulbar Diharapkan Dapat Diakomodir
- Pemkab Mamuju Mendapat penilaian Tertinggi dari Ombudsman RI
- Bupati Resmikan Pasar Rakyat Papalang
- Bupati Mamuju Inspeksi Pasar, Pastikan Stok Dan Harga Aman
- Pasca Gempa, Wakil Bupati Menerima Bantuan Yayasan Mission Care Depot Air Minum
- Bupati Mamuju Ajak Masyarakat Sukseskan PK 2021, ” berencana itu Keren”
- Dompet Dhuafa Serahkan Bantuan, Wakil Bupati Sampaikan Terima Kasih
- Bupati Mamuju Derharap Program inovasi Mampu Lahirkan Petani KEREN
Sekprov Sulbar Rapat Koordinasi dengan KPK
Mamuju Kareba1-, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) se- Sulbar melalui virtual dari rumah jabatannya, Rabu 10 Maret 2021.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, provinsi maupun kabupaten masih sangat membutuhkan usaha yang maksimum untuk memastikan pengelolaan BMD secara utuh ditangani terutama dalam hal pencatatan dan perencanaannya.
“Provinsi maupun kabupaten selalu diberikan catatan yang cukup membuat kami ini terkoreksi, bahwa memang ada pekerjaan yang belum kita kerjakan sebaik-baiknya, atau belum dikerjakan seoptimal mungkin khusus yang berkaitan dengan BMD,”ucap Idris
Olehnya itu, Idris menyatakan, dalam forum seperti inilah dibutuhkan dukungan dan sharing yang baik mengenai BMD, sehingga kedepan betul-betul sudah berada pada sistem pengelolaan BMD yang tangguh.
Idris mengungkapkan, dalam pengelolaan BMD terdapat kendala yang dialami baik yang di BPKPD, Inspektorat maupun di unit-unit kerja yang lain, yaitu ketersediaan tenaga yang memadai.
“Ini merupakan pekerjaan rumah bersama, saya selalu menghimbau kepada teman-teman tidak ada keinginan untuk harus bagus sendiri dalam tanda kutip bahwa provinsi harus lebih bagus dari kabupaten, justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana simultan bisa menjadi unit-unit kerja yang manajemen pengelolaan BMD bisa semakin baik,”tandasnya
Idris mengapresiasi usaha yang terus dilakukan oleh KPK untuk mendampingi daerah yang baru ini agar tidak lalai mengelola sebuah target-target pengelolaan BMD
0 comments