- Dukung Visi SDK-JSM, Pesawat Batik Air Resmi Kembali Beroperasi di Bandara Tampa Padang Mamuju Minggu 22 Juni 2025
- Gubernur Suhardi Duka Resmi Kukuhkan Pengurus Asosiasi Petani Durian, Siapkan Rp8 Miliar untuk Kembangkan Durian Premium
- Program Strategis 2026, Gubernur Sulbar Minta Dinas ESDM Fokus pada Pemanfaatan Energi Berkeadilan dan Pembangunan Berkelanjutan
- GEBRAK Sulbar Akan Gelar Panggung Orasi Kritis di Hari Bhayangkara ke-79
- Dukung Pendidikan Berkualitas, Gubernur Suhardi Duka Apresiasi Peresmian Kantor GTK
- Syamsul Samad : Hadirnya Program Bantuan Internet Diharapkan Tidak Ada Lagi Wilayah di Sulbar Alami Blankspot
- Launching Bantuan Internet, Kadis Kominfo: Ini Bentuk Komitmen Gubernur dan Wagub Sulbar
- GEBRAK SULBAR: Diamnya Kapolda Soal Gratifikasi Tanah, Bukti Gagalnya Kepemimpinan Penegak Hukum di Polda Sulbar
- FPPS Soroti Aktivitas Bongkar Muat Ekspedisi di Pasar Baru Mamuju
- Salim S Mengga: Perawat Harus Terlibat dalam Isu Strategis Daerah
Pusat Siapkan Rp20 Miliar Pembebasan Lahan Arteri Tahap II
MAMUJU Kareba1
–Pemprov Sulbar melakukan rapat segera membuat Peraturan Gubernur terkait pembebasan lahan untuk kelanjutan Arteri Tahap II.
Diketahui Proyek Arteri Tahap II sepanjang 1,8 Kilometer masih terkendala pembebasan lahan. Namun saat ini Sulbar mendapat dukungan dari Kementerian PUPR, disiapkan dana Pembabasan lahan Rp20 Miliar.
“Pertama kan kita nggak punya anggaran makanya kita kesana minta langsung, disiapkan Rp20 miliar,” ujar Akmal Malik Kamis 22 September.
Hanya saja, lanjut Akmal Malik, yang menjadi kendala adalah aturan baru Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2021
Tentang
penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum belum bisa menjadi dasar untuk menganggarkan pembebasan lahan untuk proyek Arteri Tahap II.
Untuk itu, Akmal Malik melakukan diskresi, melibatkan sejumlah OPD agar segera membuat peraturan gubernur. Akmal Malik tak menginginkan proyek Rp160 Miliar yang tadinya diperuntukkan ke Sulbar justru beralih ke daerah lain karena tidak dapat menuntaskan persoalan pembebasan lahan.
“Kalau tidak ada regulasi kita boleh melakukan diskresi, kita ambil alih, kita buat pergub,” ujar Akmal Malik
Sebelumnya, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Sulbar Sjofva Rosdiansjah mengharapkan pemda, Baik Pemprov Sulbar maupun Pemkab Mamuju segera menuntaskan pembebasan lahan di lokasi pengerjaan Arteri Tahap II.
Disebutkan, ada 21 bidang tanah (persil) yang perlu dibebaskan, dan progresnya hingga saat in belum terbayar. Selain persoalan dana yang belum siap juga masih terdapat delapan persil belum dilengkapi dokumen dari pemilik lahan sebagai dasar dilakukan pengukuran dan penentuan harga. (rls)
Related Posts
0 comments