Perencanaan Pembangunan Gedung Harus Perhatikan Mitigasi Resiko Bencana

By Karebaku on Rabu, 7 April 2021

MAMUJU Kareba1-, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pusat Letjen TNI Doni Monardo menegaskan perencanaan dalam pembangunan gedung harus betul-betul memperhitungkan mitigasi terhadap resiko bencana.

Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi (rakor) penanganan Covid-19 dan RR pasca gempa bumi, yang berlangsung di Marasa Corner, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar, Rabu 31 Maret 2021.

“Saya ingatkan pembangunan harus memikirkan dan memperhitungkan masalah resiko. Ini perintah presiden saat membuka rakornas beberapa waktu lalu,”ucap Doni

Olehnya itu, kata Doni, bangunan pemerintah yang sempat rusak berat atau runtuh akibat gempa bumi harus dikaji lagi oleh tim gabungan dari BMKG, ATR/BPN dan beberapa peneliti.

“Hal ini perlu dilakukan untuk bisa menentukan apakah bangunan yang sudah roboh itu masih bisa dibangun lagi atau tidak. Kalau tidak jangan dipaksakan, karena yang tahu situasi struktur kekuatan tanah itu adalah para pakar,”pungkas Doni

Mengenai penanganan rumah pendunduk yang mengalami rusak akibat gempa, Doni menghimbau, dalam hal tersebut agar segera dilakukan perbaikan dan berharap data calon penerima dana stimulan dipampang di setiap desa atau kelurahan, supaya nantinya tidak terjadi perubahan-parubahan atau bahkan terdapat nama ganda.

“Kalau data-data itu dipampang di balai-balai desa atau kelurahan, maka rakyat bisa tahu siapa yang berhak atau pantas, sehingga tidak ada nama ganda calon penerima dana tersebut,”kata Doni

Adapun jumlah dana stimulan bagi rumah rusak, Doni menyampaikan, untuk rumah rusak berat senilai Rp.50 juta, rusak sedang sebanyak Rp. 25 juta dan rusak ringan sebanyak Rp.10 juta.

Dalam rakor tersebut, Doni Monardo yang juga Kepala BNPB RI mengapresiasi upaya Pemprov Sulbar bersama segenap komponen dibantu oleh TNI dan Polri, atas keberhasilannya mampu menekan kasus covid-19 di tengah bencana gempa bumi.

“Ini sangat luar biasa, dalam kondisi bencana mampu menekan kasus covid-19 sampai pada posisi terendah di Indonesia saat ini, hal ini sangat menggembirakan. Untuk itu kita syukuri kerjasama semua kompomen itu sangat baik,”ucap Doni

Meski demikian, Doni mengingatkan, dengan capai tersebut tidak boleh lengah sebab keberhasilan saat ini belum tentu bertahan selamanya.

“Keberhasilan saat ini di Sulbar jangan sampai membuat euforia, kita tidak boleh lalai satu hari, jangankan satu hari satu jam saja tidak boleh dan bahkan satu menitpun juga tidak boleh, sebab covid ini belum berakhir. Jadi tolong diingatkan terus jangan bosan-bosan,”pungkasnya

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeni Anwar menyampaikan terima kasih kepada Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Pusat bersama rombongan atas kehadiran dan kepeduliannya terhadap Sulbar.

“Mudah-mudahan semua yang kami lakukan di sini tidak mengecewakan bapak, sebab kami telah bekerja sebaik-baiknya dan masyarakat sudah sangat terbantu dengan adanya satgas-satgas dan juga para relawan yang datang ke Sulbar,”ucap Enny

Enny berharap, Kepala Satgas Penanganan Covid-19 kembali memberikan perhatian terhadap Sulbar, termasuk pembangunan RS Covid-19.

Enny juga menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi covid-19 tahap pertama sudah berjalan dan saat ini sudah mamasuki tahap kedua.

“Antusias dari ASN untuk tahap kedua ini sungguh luar biasa, mereka tidak terpengaruh oleh berita-berita hoax dan bersemangat menerima vaksin. Mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan baik, sehingga kita semua di Sulbar ini terhindar dari covid,”harapnya

Sementara itu, dalam rakor Sekprov Sulbar Muhammad Idris memaparkan mengenai data perkembangan covid-19 dan penanganan transisi pemulihan pasca gempa bumi di Sulbar.

Disampaikan, perkembangan covid-19 berdasarkan data per 30 Maret 2021, jumlah kasus covid-19 di Sulbar, yakni positif sebanyak 5.364 orang, dirawat sebanyak 16 orang, isolasi mandiri sebanyak 120 orang, sembuh sebanyak 5.116 orang dan meninggal 112 orang.

Untuk vaksinasi covid-19, kata Idris, vaksinasi dosisi pertama untuk tenaga kesehatan sebanyak 8.330 orang atau 87 persen dengan sasaran 9.526 orang. Pelayan publik sebanyak 15.056 orang atau 28 persen dengan sasaran 54.113 orang. Kemudian kelompok lansia sebanyak 61 orang atau nol persen dengan sasaran 69.326 orang.

Sedangkan vaksinasi dosis kedua, tenaga kesehatan sebanyak 7.408 orang atau 78 persen. Pelayan publik sebanyak 4.759 orang atau sembilan persen. Sedangakan kelompok lansia sebanyak 36 orang atau nol persen.

Kemudian mengenai transisi pemulihan pasca gempa bumi di Sulbar, Idris menyampaikan, jumlah pengungsi per 28 Maret 2021, Kabupaten Mamuju sebanyak 4.963 pengungsi dengan jumlah titik pengungsian sebanyak 42 titk. Kabupaten Majene sebanyak 773 pengungsi dengan jumlah titik pengungsian sebanyak dua titik.

Untuk korban gempa bumi, meninggal sebanyak 108 orang, luka berat/rawat inap sebanyak 278 orang dan luka ringan sebanyak 12.542 orang.

Selanjutnya, jumlah kerusakan rumah warga, berdasarkan reviu APIP rumah rusak sebanyak 14.173 unit, dengan rincian rusak ringan sebanyak 6.260 unit, rusak sedang sebanyak 4.643 unit dan rusak berat sebanyak 3.270 unit, yang tersebar di tiga kabupaten.

“Kabupaten Mamuju rusak berat sebanyak 1.501 unit, rusak sedang sebanyak 3.487 unit dan rusak ringan 4.731 unit. Kabupaten Majene, rusak berat sebanyak 1.713, rusak sedang 1.060 unit dan rusak ringan sebanyak 1.107 unit. Sedangkan Kabupaten Mamasa rusak berat sebanyak 56 unit, rusak sedang sebanyak 96 unit dan rusak ringan sebanyak 422 unit,”bebernya

Adapun data kerusakan bangunan pemrintahah dan fasilitas umum yang dilakukan perbaikan, yakni kantor sebanyak 101 unit, rumah jabatan lima unit, sekolah sebanyak 139 unit, sarana kesehatan sebanyak 23 unit, sarana ibadah sebanyak 47 unit, sarana transportasi sebanyak empat unit, jalan provinsi sebanyak dua ruas, jalan kabupaten 14 ruas, jembatan sebanyak empat unit, dan fasilitas umum lainnya sebanyak dua unit.

Sedangkan, pembersihan bangunan runtuhan rumah dan titik longsor, yaitu bangunan gedung sebanyak 180 unit dan dikerjakan tujuh lembaga, masing-masing PT. Waskita Karya, PT. Brantas Abipraya, Lembaga ESDM, TNI Yonzikon 14/SWS, TNI Yonzipur 8/SMG, PUPR dan PT. Hutama Karya.

Untuk titik longsor, sampai saat ini yang telah tertangani sebanyak 60 titik, dengan rincian di Kabupaten Mamuju sebanyak 14 titik dan di Kabupaten Majene sebanyak 46 titik.

Jumlah lembaga yang terlibat dalam penanganan pasca gempa bumi, saat ini berjumlah 57 lembaga yang teregistrasi, diamana sebelumnya sebanyak kurang lebih 200an lembaga.

Terkait upaya penguatan kapasitas penanganan bencana, Idris menjelaskan, dalam hal tersebut terdapat inisiatif melakukan edukasi dengan dukungan para relawan bersama pemerintah daerah termasuk instansi vertikal, misalnya Wahana Visi dan LPMP Sulbar melakukan TOT Sekolah Tangguh Bencana, training apoteker tanggap bencana oleh IAI bersama Pemprov Sulbar dan TOT rumah masyarakat oleh Universitas Andalas dan Pemprov Sulbar. Selanjutnya, mengenai distribusi bantuan logistik, hal tersebut dikelolah oleh Tim Transisi.

Melalui kesempatan itu, Idris juga menyampaikan mengenai hambatan yang dialami saat ini, Ia menyatakan hambatan itu ada pada percepatan pendataan rumah rusak.

“Diharapkan pemerintah kabupaten bisa melakukan percepatan pendataan rumah rusak,”tutup Idris (mhy