- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
- Gebrak ini RINCIAN LENGKAP: Rp 210.000.000 – BIAYA OPERASIONAL PENEGAKAN PERDA
Pemprov Sulbar Siap Bekerja Sama Dengan KPPU RI
Mamuju kareba1 — Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan, M Natsir dan Asisten III Bidang Administrasi Djamila, menerima kunjungan Kepala Kanwil VI KPPU Hilman Pujana di ruang kerjanya, Kamis 30 Januari 2020.
Kedatangannya tersebut dalam rangka melakukan audiensi dan koordinasi dengan Pemprov Sulbar terkait advokasi pencegahan dan sinergitas kebijakan daerah.
Wagub Sulbar Enny Anggraeny Anwar, menyampaikan, pihaknya sangat siap bekerja sama dengan KPPU, baik dalam fungsi penegakan hukum, fungsi pembuatan kebijakan, dan fungsi pengawasan kemitraan.
“Saya berharap KPPU dan Pemprov Sulbar dapat melakukan sosialisasi mengenai tugas pokok dan kewengan KPPU kepada seluruh OPD di lingkup Pemprov Sulbar dan para pelaku usaha, serta stakeholder lainnya yang ada di provinsi ini.”kata Enny
Selain itu, lanjut Enny, kehadiran KPPU juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Sulbar.
Kepala Kantor Wilayah VI KPPU, Hilman Pujana, mengatakan, KPPU mempunyai tugas dalam melakukan saran pertimbangan dan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 5 tahun 1999, sehingga perlu melakukan pencegahan dalam penegakan hukum dan sinergitas dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.
“Hal ini sesuai dengan perannya dalam pengawasan kemitraan. KPPU memiliki tugas sebagaimana di amanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2008. PP No. 17 Tahun 2013 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.”ujarnya (deni)
📷 Tim KOMINFO Sulbar
Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar melakukan Audiensi dan Koordinasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI yang dilaksanakan di Ruang Kerja Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Kamis, 30 Januari 2020
Related Posts
0 comments