- Hadiri Paripurna DPRD Sulbar, Sekprov: Kita Terima Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti
- Evaluasi Minggu ke-2 April 2026, Dinas Pangan Sulbar Dorong Integrasi Data dan Percepatan Kinerja
- Penipuan Online Kian Masif, Kominfo Sulbar Perkuat Edukasi dan Ajak Warga Gunakan SP4N-LAPOR!
- Perkuat Mutu Layanan, Deputi BPJS Kesehatan Lakukan Supervisi di RSUD Sulbar
- Siaga Malam, UPTD Pengelola Darah Pastikan Ketersediaan Stok untuk Operasi Sesar dan Laparotomi
- Dukung Pembangunan Sektor Perkebunan Lebih Maju, Disbun Sulbar Ikuti Sosialisasi Pendanaan SDMP dan Penandatanganan PKS di Bogor
- Rakortekrenbang 2026, DKPPKB Sulbar Bahas Desk Bidang Kesehatan : Fokus pada Isu Prioritas Daerah
- Pemilihan Pengurus Forum Anak Sulbar 2026–2028, Sekda Tekankan Peran Anak sebagai Subjek Pembangunan
- Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, RSUD Sulbar dan UPTD Pengelola Darah Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Darah
- Sekda Sulbar Ingatkan OPD: Jangan Fokus pada Keterbatasan, Tapi pada Program yang Menyentuh Rakyat
Pemprov Sulbar Kolaborasi Perpadi Wujudkan Swasembada Berkelanjutan
Polman Kareba1 — Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Musyawarah Daerah, di Polman, Rabu 8 Januari 2025.
Turut hadir PJ Ketua umum Perpadi Sutarto Alimoeso, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, jajaran OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman, instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, dan anggota DPD Perpadi Sulbar.
PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengapresiasi kontribusi Perpadi dalam mendukung swasembada di republik Indonesia. Bahtiar menjelaskan, mengurus pertanian harus dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi.
Berkaitan dengan soal pengelolaan beras di Sulbar, permasalahan yang perlu mendapat perhatian kedepan, pertama lahan yang bermasalah, seperti status lahan yang masuk hutan lindung. Tercatat 62 persen lahan di Sulbar masih berstatus hutan lindung.
“Olehnya urusan ini harus dibicarakan dengan kementerian terkait,” ucap Bahtiar.
Kedua, meningkatkan pelabuhan yang menjadi pendukung distribusi hasil produksi pertanian ke luar dari Sulbar.
“Sulbar belum memiliki pelabuhan pertanian khusus. Adapun pelabuhan di beberapa kabupaten di Sulbar masih berkurian kecil,” ungkapnya.
Selain itu, perlunya mendorong adanya gudang Bulog pada dua kabupaten yang belum memiliki Bulog, yakni Mamuju Tengah dan Mamasa. Hal ini sangat mempengaruhi inflasi di daerah.
Untuk meningkatkan produksi di Sulbar juga diperlukan kerjasama perbankan melalui program KUR. Sebab itu, Bahtiar juga mengapresiasi langkah Perpadi Sulbar bekerjasama perbankan untuk mendorong KUR ke sektor pengusaha penggilingan padi.
Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso menyampaikan Perpadi hadir menjadi tempat pengabdian pengusaha dan penghilangan padi untuk kemakmuran rakyat.
Sutarto menyebutkan, Indonesia dua tahun terakhir impor beras mencapai 7 juta ton. Hal ini harus dihentikan sehingga melalui Perpadi berkomitmen mendukung swasembada pangan.
“Yang diharapkan swasembada ini adalah swasembada yang berlanjutan,” ucap Sutarto
Soal beras menurutnya, tidak akan bisa diselesaikan jika diselesaikan sepotong-sepotong. Untuk itu melalui Musda DPD Perpadi Sulbar menjadi langkah awal untuk memperkuat solidaritas mengawal soal produksi beras dan mewujudkan swasembada 2028.
“Atau kita kawal bersama, jangan seolah-olah ini tugas pemerintah saja. Kita bisa selesaikan bersama sama, dan kita bisa mulai dari Sulbar. Perpadi akan tetap menjadi partner pemerintah dan siap bersinergi mewujudkan swasembada,” kata Sutarto.
Ketua Perpadi Sulbar Ajbar menambahkan, Perpadi siap menjadi garda terdepan, sebab menurutnya dalam mewujudkan swasembada menjadi hajat hidup orang banyak.
“Mimpi pak Presiden Prabowo adalah Republik ini pada 2027-2028 adalah negeri yang punya kemampuan swasembada pangan. Ini akan menjadi slogan jika tidak dibangun dengan semangat kolaborasi,” ucap Ajbar. (Rls)
Related Posts
0 comments