- Masyarakat Sulbar menagih janji Gubernur Sulawesi Barat mencabut Sejumlah izin Perusahaan tambang
- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
- Pembangunan Merata Jadi Fokus: SDK-JSM Siapkan Rp50 Miliar untuk Program Prioritas Kabupaten
- Tidak Main-Main! Gubernur SDK Bentuk Tim Khusus untuk Perangi Stunting dan Kemiskinan Dipimpin Wagub Salim S Mengga
- Tegas! Wagub Sulbar Mutasi 28 ASN Terlibat Perjalanan Dinas Fiktif: ‘Pelanggar Harus Tanggung Jawab!
- Ormas FPPS Mengecam Keras Tindakan RS Regional Sulbar yang Tolak Pasien Kritis Hingga Meninggal Dunia
- Halal Bihalal dan Harlah ke-65 PMII, Suhardi Duka Minta PMII Harus Jadi Pelopor Perubahan untuk Sulbar Maju
Pemprov Sulbar Kolaborasi Perpadi Wujudkan Swasembada Berkelanjutan
Polman Kareba1 — Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Musyawarah Daerah, di Polman, Rabu 8 Januari 2025.
Turut hadir PJ Ketua umum Perpadi Sutarto Alimoeso, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, jajaran OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman, instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, dan anggota DPD Perpadi Sulbar.
PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengapresiasi kontribusi Perpadi dalam mendukung swasembada di republik Indonesia. Bahtiar menjelaskan, mengurus pertanian harus dalam sebuah ekosistem yang terintegrasi.
Berkaitan dengan soal pengelolaan beras di Sulbar, permasalahan yang perlu mendapat perhatian kedepan, pertama lahan yang bermasalah, seperti status lahan yang masuk hutan lindung. Tercatat 62 persen lahan di Sulbar masih berstatus hutan lindung.
“Olehnya urusan ini harus dibicarakan dengan kementerian terkait,” ucap Bahtiar.
Kedua, meningkatkan pelabuhan yang menjadi pendukung distribusi hasil produksi pertanian ke luar dari Sulbar.
“Sulbar belum memiliki pelabuhan pertanian khusus. Adapun pelabuhan di beberapa kabupaten di Sulbar masih berkurian kecil,” ungkapnya.
Selain itu, perlunya mendorong adanya gudang Bulog pada dua kabupaten yang belum memiliki Bulog, yakni Mamuju Tengah dan Mamasa. Hal ini sangat mempengaruhi inflasi di daerah.
Untuk meningkatkan produksi di Sulbar juga diperlukan kerjasama perbankan melalui program KUR. Sebab itu, Bahtiar juga mengapresiasi langkah Perpadi Sulbar bekerjasama perbankan untuk mendorong KUR ke sektor pengusaha penggilingan padi.
Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso menyampaikan Perpadi hadir menjadi tempat pengabdian pengusaha dan penghilangan padi untuk kemakmuran rakyat.
Sutarto menyebutkan, Indonesia dua tahun terakhir impor beras mencapai 7 juta ton. Hal ini harus dihentikan sehingga melalui Perpadi berkomitmen mendukung swasembada pangan.
“Yang diharapkan swasembada ini adalah swasembada yang berlanjutan,” ucap Sutarto
Soal beras menurutnya, tidak akan bisa diselesaikan jika diselesaikan sepotong-sepotong. Untuk itu melalui Musda DPD Perpadi Sulbar menjadi langkah awal untuk memperkuat solidaritas mengawal soal produksi beras dan mewujudkan swasembada 2028.
“Atau kita kawal bersama, jangan seolah-olah ini tugas pemerintah saja. Kita bisa selesaikan bersama sama, dan kita bisa mulai dari Sulbar. Perpadi akan tetap menjadi partner pemerintah dan siap bersinergi mewujudkan swasembada,” kata Sutarto.
Ketua Perpadi Sulbar Ajbar menambahkan, Perpadi siap menjadi garda terdepan, sebab menurutnya dalam mewujudkan swasembada menjadi hajat hidup orang banyak.
“Mimpi pak Presiden Prabowo adalah Republik ini pada 2027-2028 adalah negeri yang punya kemampuan swasembada pangan. Ini akan menjadi slogan jika tidak dibangun dengan semangat kolaborasi,” ucap Ajbar. (Rls)
Related Posts
0 comments