- Pemkab Mamuju Mendapat penilaian Tertinggi dari Ombudsman RI
- Bupati Resmikan Pasar Rakyat Papalang
- Bupati Mamuju Inspeksi Pasar, Pastikan Stok Dan Harga Aman
- Pasca Gempa, Wakil Bupati Menerima Bantuan Yayasan Mission Care Depot Air Minum
- Bupati Mamuju Ajak Masyarakat Sukseskan PK 2021, ” berencana itu Keren”
- Dompet Dhuafa Serahkan Bantuan, Wakil Bupati Sampaikan Terima Kasih
- Bupati Mamuju Derharap Program inovasi Mampu Lahirkan Petani KEREN
- Forum Pekerja Pers Pare-Pare kunjungi Komunitas Timor Solidarity Mamuju
- Masa Tanggap Darurat Bencana Gempa Sulbar Berakhir
- Polwan Polda Salurkan Bantuan Langsung ke Tenda Tenda Korban Gempa
Pemerintah Sulbar Minta Penaganan Gempa dan Covid-19 Harus Kerja Tim
Mamuju Kareba1
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris selaku Komandan Pos Komando Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa di Sulbar melakukan rapat bersama tim di Posko Induk Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 8 Februari 2021.
Komandan Pos Komando Muhammad Idris mengatakan, rapat tersebut untuk memastikan setiap bagian bidang itu sudah memfinalkan program aksi selama dua bulan, berikut kebutuhan pembiayaannya serta target-target sasaran yang harus dicapai.
“Efisiensi dan efektivitas selama masa transisi, tidak boleh ada overlapping program antar bidang dan bagian, serta mekanisme posko pengungsian dan dapur umum. Karena ini modelnya transisi , tidak bisa dilepaskan dari kerja kawan-kawan TNI dan polri yang membackup kita untuk terus bekerja di lapangan dengan baik, dan membangun tim yang solid, duduk bersama memecahkan masalah-masalah,” kata Idris.
Idris menyebutkan, beberapa bidang dalam Poskomando memiliki tugas masing, misalnya Logistik, pengungsi, keamanan, data dan informasi dan kesehatan.
“Ini harus berkerja secara tim, jadi sebenarnya ada urusan di bidang kita namun harus dikerjakan bidang lain, disitulah diperlukan bekerja secara tim,” tandas mantan Deputi bidang Diklat LAN RI itu.
Disampaikan, banyak versi data yang sedang beredar di masyarakat. Maka bidang data dan Informasi harus mampu menjadi dapur data dan menjadi rujukan publik.
“Ketika ada kesalahan data maka bidang ini yang bertanggung jawab. Disini dapurnya data,” tegas Idris.
Di bidang Kesehatan, Idris mengharapkan bidang ini bekerja menangani dua hal, baik persoalan gempa maupun Pandemi,” terjun ke tenda pengungsian, ketika sakit ditangani, dan kalau positif covid-19 juga ditangani, harus ada solusi.
Terkait penanganan covid-19 yang datangnya lebih awal sebelum bencana gempa bumi diminta kepada tenaga kesehatan dan pihak-pihak terkait untuk lebih keras lagi bekerja.
“Dua tugas kita disatukan menjadi satu rencana aksi untuk dua misi yang luar biasa gempa bumi menjadi bencana alam dan bencana non alam yang mendahului gempa bumi tapi kita sudah ditugaskan untuk menangani ini mohon untuk kesehatan lebih bekerja keras lagi untuk hal ini. Karena ini bencana alam yang non alam, itu harus selesai juga jangan sampai pengungsi bagus penanganannya, tapi Covid-19 naik terus,” tandasnya.
Kordinator Bidang Data dan Informasi Poskomando, Safaruddin Sanusi mengatakan Poksomando harus cepat merespon setiap informasi yang diterima masyarakat melalui media sosial. Dengan begitu informasi yang beredar tidak simpang siur.
Untuk mewujudkan itu, nantinya bidang Data dan Informasi bekerjasama dengan beberapa media melakukan edukasi kepada masyarakat terkait penangan pasca bencana maupun persoalan Covid-19.
“Bakal ada narasumber untuk menyampaikan ke masyarakat terkait perkembangan penanganan bencana baik persoalan Covid-19 maupun penanganan pasca gempa Sulbar,” terang Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian Statistik Sulbar ini
Selain membahas transisi darurat ke pemulihan gempa, juga membahas pandemi Covid-19 yang hingga ini saat ini jumlahnya semakin meningkat.
Koordinator bidang Logisitik dan Perlengkapan, Ansar Malle menyampaikan, untuk persiapan logistik yang akan didistribusi, data harus disepakati bersama, begitu juga data pengungsi harus diklasifikasi sehingga memudahkan dalam pendistirbusian logisitik.
” Untuk distirbusi logistik harus didampingi TNI dan Polri, dan dipastikan logistik harus diterima oleh warga,” kata Ansar Malle. (ayu)
0 comments