- Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sulselbar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
Masuk Standar Nasional, MCP Sulbar 2022 83,2 Persen
Mamuju-Kareba1 — Sekprov Sulbar Muhammad Idris memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pedoman MCP 2023 Provinsi Sulbar di Rujab Sekprov Sulbar, Jumat 14 April 2023.
Rapat tersebut merupakan tindaklanjut dari pertemuan Pemprov Sulbar bersama KPK RI pada 12 April 2023 di Gedung Merah Putih (Gedung KPK Lama), Jakarta Selatan, yang dihadiri langsung oleh Kepala Satgas Wilayah IV KPK RI, Jarot Faisal.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengungkapkan, secara umum MCP Sulbar pada tahun 2022 berada pada standar nasional dengan poin 83,2 persen.
“Perolehan ini lebih baik dibanding pada tahun 2021 dengan Point 79,74 persen. Capaian tersebut merupakan kolaboarasi bersama pemerintah daerah,”bebernya
Idris menegaskan, Sulbar hanya bisa maju dengan memperbaiki hal-hal yang dianggap lemah, atau berpotensi merugikan negara.
“Kalau ada aset tapi tidak dikelolah walaupun tidak ada aktor yang terlibat korupsi dan lainnya, itu merugikan negara. Itulah mengapa kita harus serius dalam MCP,”tandasnya
Untuk itu, Idris mengajak OPD terkait lebih serius dalam Monitoring Centre For Prevention (MCP).
“Semua OPD terkait kita undang untuk memperhatikan, ini loh yang harus kita lakukan perbaikan kedepannya, misalnya saja mengenai pajak, masih adanya pelanggaran-pelanggaran tunggakan dan lainnya. Itu harus diperhatikan pemerintah,”tandasnya
MCP adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator. (Suaib)
0 comments