- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
- Gebrak ini RINCIAN LENGKAP: Rp 210.000.000 – BIAYA OPERASIONAL PENEGAKAN PERDA
- POLRES MAMUJU GELAR SIDANG DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA TERKAIT KASUS PENGANIAYAAN DI SEL TAHANAN
Kominfo Sulbar Gelar Sosialisasi Penggunaan Sp4n Lapor
MAMUJU Kareba1 – Dinas Kominfo Sulbar menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Sp4n Lapor) di Aula Kareba Mamasa, Kamis 17 Oktober 2024.
Kegiatan ini, diikuti oleh pejabat penghubung dan pengelola akun Sp4n lapor secara Hybrid.
Sekretaris Dinas Kominfo, Andi Hidayah Arif menyampaikan, ada beberapa kata kunci dalam medorong Sp4n lapor, antara lain transparansi, akuntabilitas, kemudahan akses, peningkatan kualitas layanan, dan efisiensi. Termasuk untuk traspransi, sp4n lapor mendukung tranpransi keluhan publik.
“Dengan adanya sp4n lapor, masyarakat bisa memantau proses pnyelesaian laporan secara terbuka,” kata Andi Hidayah.
Ia menambahkan bahwa dengan fokus pada kata kunci diatas, penggunaan sp4n lapor dapat lebih mudah diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas dengan adanya Sosialisasi dan dan Bimtek SP4N Lapor ini.
“Kita harapkan OPD yang belum meindaklanjuti aduan dapat mendaklanjuti, tentu saja dengan kordinasi pejabat terkait. Dengan demikian, apa yang diharapkan oleh pemerintah dengan pembentukan kanal SP4N Lapor dimana pemerintah diharapkan responsif, dan cepat merespon keluhan , serta persoalan di masyarakat dapat dioptimalkan,” ungkapnya.
Sedangkan, Kepala Bidang IKP Kominfo Sulbar Dian Afrianty mengatakan sosialisasi SP4N Lapor ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara melapor ke pemerintah.
SP4N lapor dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.
“Kita harapkan dari pertemuan ini tidak hanya sebatas sosialisasi, akan tetapi sdh bisa menghasilkan rekomendasi untuk menjadi rencana aksi dalam pengelolaan sp4n lapor,” tandasnya.
Diketahui, kegiatan ini menghadirkan narasumbrr dari kemendagri, ombudsman dan Dinas Kominfo Sulbar.(rls)
Related Posts
0 comments