- Gubernur Sulbar Apresiasi Pengabdian Polri pada Panggung Gembira HUT Bhayangkara ke-80
- Dinas Perhubungan Mamuju Akan Tetapkan Ukuran Lahan Parkir Standar dan Adil
- Perketat Pengawasan Parkir, Dinas Perhubungan Ingin Tingkatkan PAD dan Cegah Kebocoran
- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
Sekprov Sulbar Rapat Koordinasi dengan KPK
Mamuju Kareba1-, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) se- Sulbar melalui virtual dari rumah jabatannya, Rabu 10 Maret 2021.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, provinsi maupun kabupaten masih sangat membutuhkan usaha yang maksimum untuk memastikan pengelolaan BMD secara utuh ditangani terutama dalam hal pencatatan dan perencanaannya.
“Provinsi maupun kabupaten selalu diberikan catatan yang cukup membuat kami ini terkoreksi, bahwa memang ada pekerjaan yang belum kita kerjakan sebaik-baiknya, atau belum dikerjakan seoptimal mungkin khusus yang berkaitan dengan BMD,”ucap Idris
Olehnya itu, Idris menyatakan, dalam forum seperti inilah dibutuhkan dukungan dan sharing yang baik mengenai BMD, sehingga kedepan betul-betul sudah berada pada sistem pengelolaan BMD yang tangguh.
Idris mengungkapkan, dalam pengelolaan BMD terdapat kendala yang dialami baik yang di BPKPD, Inspektorat maupun di unit-unit kerja yang lain, yaitu ketersediaan tenaga yang memadai.
“Ini merupakan pekerjaan rumah bersama, saya selalu menghimbau kepada teman-teman tidak ada keinginan untuk harus bagus sendiri dalam tanda kutip bahwa provinsi harus lebih bagus dari kabupaten, justru yang harus kita pikirkan adalah bagaimana simultan bisa menjadi unit-unit kerja yang manajemen pengelolaan BMD bisa semakin baik,”tandasnya
Idris mengapresiasi usaha yang terus dilakukan oleh KPK untuk mendampingi daerah yang baru ini agar tidak lalai mengelola sebuah target-target pengelolaan BMD
Related Posts
0 comments