Home   >   Advetorial   >   Pengukuran Jalur Jalan Arteri Tahap II diMulai

Pengukuran Jalur Jalan Arteri Tahap II diMulai

By on Selasa, 29 November 2022



Mamuju Kareba1
Proses Pengukuran lahan milik warga yang masuk dalam jalur pembangunan jalan Arteri tahap II yang berada di lingkungan tambi  kelurahan Mamunyu dimulai dari  BPN  mendapat Pengawalan ketat oleh pihak TNI-Polri dan Satpol PP Selasa/29/11/22.


Dari pantauan media ini warga tambi yang Menolak pembangunan jalan Arteri tahap II Ikut menghadang aparat kepolisian hingga meneriaki petugan BPN yang melakukan Pengukuran

kepala dinas perkim Sulbar Saharuddin mengatakan BPN hanya mengukur lokasi warga yg telah sepakat. 

sekitar 7 orang pemilik yg setuju. itu yg kami ukuran,, ada tiga warga yg menolak  lokasinya di lintasi jalur arteri tahap dua ini ujarnya.



sementara itu salah satu warga Lingkungan tambi mengatakan, bisa kita lihat sampai saat ini warga
Tambi itu pak masih menolak pembangunan Jalur jalan arteri ini yang melewati jalur pemukiman warga yang akan membela kampung kata jajil .

Kami berharap untuk jalur jalan arteri tahap II ini itu tetapkan di kembalikan Ke Perencanaan awal ia itu di bibir pantai, ucapnya 

Masih dia,” kami juga menyayangkan soal pernyataan staf ahli Gubernur yang seakan-akan tidak pernah melihat surat yang kami layangkan ke gubernur dari warga lingkungan tambi dan kampung baru.


Padahal surat itu jelas ada penerimanya disertai dokumentasi sehingga kami merasa di permainkan okeh pihak pemerintah Provinsi Sulbar.ungkap Jalil

Sementara itu pengamanan Pengukuran lahan milik warga yang masuk dalam jalur Pembangunan jalan Arteri tahap II

pengamanan itu di pimpin langsung Kapolres mamuju Kombes Pol Iskandar dengan menurunkan 250 personil gabungan untuk mengawal proses pengukuran lahan jalur jalan arteri tahap II di lingkungan tambi dan dan kampung baru

Iskandar mengatakan “Alhamdulillah memang ada masyarakat yang teriak-teriak tapi prinsip nya Pengukuran ini di lakukan Kepada masyarakat yang punya hak atas tanah

Kemudia setuju untuk di ukur dan untuk masyarakat yang tidak setuju misalnya terkena jalur untuk sementara tidak di ukur


Selain pengamanan fisik kita juga membangun komunikasi yang baik TNI Polri maupun Satpol PP dan masyarakat
Tidak terpancing dengan situasi dan tidakan-tindakan yang sipatnya memang tidak mesti di lakukan.ungkapnya.

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

sixteen − 6 =