- KPU Mamuju Tetapkan 76.627 Suara Pasangan Tina -Ado
- DPRD Sulbar sosialisasikan perda pariwisata
- Cegah Penyebaran Covid 19, Hindari Kerumunan di TPS
- Sulbar dapat pinjaman 34 miliar bangun jalan
- Menjamin Hak Politik Para Warga Binaan
- Gubernur dan DPRD Sulbar Tinjau Terminal bandara Mamuju
- Ketua KPU Mamuju: Jaga Integritas, Tetap Profesional dan Senantiasa Bertanggung Jawab
- Cegah Penyebaran virus Covid 19, Calon KPPS Jalani Rapid Tes
- KPU Mamuju Mulai Sortir Kertas Surat Suara
- Sebanyak 168,000 Surat Suara Tiba di Mamuju
KUA-PPAS Tahun 2019 Belum Disepakati DPRD Sulbar
Mamuju Kareba1- Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemprov Sulbar tahun 2019 belum menemukan titik temu kesepakatan.
Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin mengatakan pembahasan KUA-PPAS tahun 2019 bersama DPRD Sulbar belum menemukan kesepakatan bersama.
“Hari ini baru pertama kita lakukan pembahasan KUA-PPAS. Kita belum menemukan titik kesepakatan bersama pihak DPRD Sulbar,” kata Ismail.
Ia menambahkan KUA-PPAS yang diserahkan pemprov ke DPRD Sulbar masih terus proses pembahasan selama satu bulan kedepan.
“Ini kan proses penyusunan rencana pemprov itu sumbernya dari pokok-pokok pikiran DPRD. Inilah yang ingin didengar DPRD seberapa besar rencana Pemprov yang memuat pokir dari DPRD Sulbar,” tambahnya.
Ismail juga menyampaikan masih panjang waktu untuk membangun kesepahaman antara Pemprov dan DPRD Sulbar dalam hal membahas KUA-PPAS.
“Besok (Selasa 28 Agustus, red) kita akan lanjut lagi pembahasan KUA-PPAS ini,” ungkap Ismail.
Ketua DPRD Sulbar Amalia Aras mengungkapkan pihaknya menginginkan adanya perubahan yang dilakukan dalam proses penganggaran, dengan tidak sama pada tahun lalu dimana pagunya tinggi namun pendapatannya sedikit.
“Keinginan kita semua perhitungan harus secara realistis dan tidak berulang-ulang. Bahkan jangan sama dengan tahun lalu,” ucap Amalia.
Sementara itu, lanjut Amalia, meskipun disampaikan PAD pemprov tidak banyak, namun darapkan adanya peningkatan atau penambahan sedikit. Sesuai disampaikan bagian keuangan Pemprov bisa sampai 10 persen.
“Seperti yang menjadi fokus Pemprov akan memperbaiki pendidikan dan kesehatan. Maka dari itu harus dipastikan ada kenaikan apalagi ada GTT dan PTT yang dianggarkan untuk pembayaran gajinya,” terangnya.
Selain itu, pihaknya belum menyepakati KUA -PPAS karena diinginkan adanya penambahan yang dilakukan Pemprov Sulbar demi kemajuan dan pembangunan Sulbar terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
“Paling tidak ada kenaikan, dimana dalam pembahasan nanti kita upayakan bisa menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan pembangunan,” ujar Amalia.
Anggota DPRD Sulbar Syukri Umar menuturkan pihak DPRD Sulbar menginginkan APBD 2019 mendatang pro rakyat dan tidak pro pada pemborosan seperti perjalanan dinas maupun yang lainnya.
“Kita maunya Pemprov fokus sesuai dengan program prioritasnya. Kita bisa berkaca pada tahun 2018 masih sedikit pembangunan yang dilakukan, sehingga harus dinaikan yang anggaran bersentuhan dengan rakyat,” tandasnya.
0 comments