Home   >   Advetorial   >   KUA-PPAS Tahun 2019 Belum Disepakati DPRD Sulbar

KUA-PPAS Tahun 2019 Belum Disepakati DPRD Sulbar

By on Selasa, 28 Agustus 2018

Mamuju Kareba1- Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemprov Sulbar tahun 2019 belum menemukan titik temu kesepakatan.

Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin mengatakan pembahasan KUA-PPAS tahun 2019 bersama DPRD Sulbar belum menemukan kesepakatan bersama.

“Hari ini baru pertama kita lakukan pembahasan KUA-PPAS. Kita belum menemukan titik kesepakatan bersama pihak DPRD Sulbar,” kata Ismail.

Ia menambahkan KUA-PPAS yang diserahkan pemprov ke DPRD Sulbar masih terus proses pembahasan selama satu bulan kedepan.

“Ini kan proses penyusunan rencana pemprov itu sumbernya dari pokok-pokok pikiran DPRD. Inilah yang ingin didengar DPRD seberapa besar rencana Pemprov yang memuat pokir dari DPRD Sulbar,” tambahnya.

Ismail juga menyampaikan masih panjang waktu untuk membangun kesepahaman antara Pemprov dan DPRD Sulbar dalam hal membahas KUA-PPAS.

“Besok (Selasa 28 Agustus, red) kita akan lanjut lagi pembahasan KUA-PPAS ini,” ungkap Ismail.

Ketua DPRD Sulbar Amalia Aras mengungkapkan pihaknya menginginkan adanya perubahan yang dilakukan dalam proses penganggaran, dengan tidak sama pada tahun lalu dimana pagunya tinggi namun pendapatannya sedikit.

“Keinginan kita semua perhitungan harus secara realistis dan tidak berulang-ulang. Bahkan jangan sama dengan tahun lalu,” ucap Amalia.

Sementara itu, lanjut Amalia, meskipun disampaikan PAD pemprov tidak banyak, namun darapkan adanya peningkatan atau penambahan sedikit. Sesuai disampaikan bagian keuangan Pemprov bisa sampai 10 persen.

“Seperti yang menjadi fokus Pemprov akan memperbaiki pendidikan dan kesehatan. Maka dari itu harus dipastikan ada kenaikan apalagi ada GTT dan PTT yang dianggarkan untuk pembayaran gajinya,” terangnya.

Selain itu, pihaknya belum menyepakati KUA -PPAS karena diinginkan adanya penambahan yang dilakukan Pemprov Sulbar demi kemajuan dan pembangunan Sulbar terutama sektor pendidikan dan kesehatan.

“Paling tidak ada kenaikan, dimana dalam pembahasan nanti kita upayakan bisa menjadi acuan dan pedoman dalam melakukan pembangunan,” ujar Amalia.

Anggota DPRD Sulbar Syukri Umar menuturkan pihak DPRD Sulbar menginginkan APBD 2019 mendatang pro rakyat dan tidak pro pada pemborosan seperti perjalanan dinas maupun yang lainnya.

“Kita maunya Pemprov fokus sesuai dengan program prioritasnya. Kita bisa berkaca pada tahun 2018 masih sedikit pembangunan yang dilakukan, sehingga harus dinaikan yang anggaran bersentuhan dengan rakyat,” tandasnya.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 × 1 =