Home   >   Sulawesi Barat   >   Mamuju   >   SDK; Hasil di 200 TPS Tidak Mencerminkan Hasil Pemilukada

SDK; Hasil di 200 TPS Tidak Mencerminkan Hasil Pemilukada

By on Sabtu, 18 Februari 2017

MAMUJU KAREBA1-Calon Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK)
menyanyangkan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat saat ini.
Publik dibuat bingung akibat kesimpangsiuran hasil Pemilukada Sulawesi
Barat 15 Februari kemarin.

Menurutnya, siapapun yang terpilih di Pemilukada, haruslah didasarkan
pada hasil valid dan rill dari perhituangan yang sah milik Komisi
pemilihan Umum (KPU), bukan berdasarkan perhituangan cepat atau quick
count yang dirilis lembaga pesananan Pasangan Calon tertentu.

“Kami Paslon 1 sangat menyanyangi daerah ini. Saya tahu masyarakat
Sulawesi Barat ini resah akibat pemberitaan yang cukup simpangsiuar.
Bahwa proses Pilkada, mulai dari pencoblosan kemarin hingga
perhitungan KPU akan kami kawal,” sebut SDK dalam jumpa pers di
kediamannya di Jalan Husni Thamrin, Kamis (16/02).

“Kami tidak menerima perhitungan apabila dilakukan hanya di 200 TPS di
Sulbar. Sementara ada 2756 TPS yang ada di Sulbar ini. Kalau kita
hanya pedomani di 200 TPS itu tidak mencerminkan Pilkada Sulbar.
Walaupun saya tahu bahwa ada metode perhitungan cepat, kalau itu
nertral. Tapi kalau tidak netral dihitung oleh pihak tertentu, maka
itu tidak mencerminkan hasil Pilkada 2017 ini,” jelas SDK.

Sampel TPS sebanyak 200 TPS yang disinggung SDK di atas merujuk ke
hasil hitung cepat atau quick count yang dirilis lembaga survei
Polmark. Lembaga yang digunakan oleh pasangan Ali Baal Masdar
(ABM)-Enny Anggraeni itu menempatkan ABM-Enny sebagai pemenang
Pemilukada Sulawesi Barat.

Pasangan Calon nomor urut 3 itu berhasil mengungguli SDK-Kalma dan
Salin-Hasan dengan persentase suara 39,46 Persen. Di posisi kedua ada
SDK-Kalma dengan perolehan suara 35,33 Persen, serta Salim-Hasan
dengan 25,21 Persen. Berdasarkan survei Polmark juga diketahui
partisipasi pemilih sebesar 76,99 Persen. Sementara margin of error
quick count tersebut ada di angka 1 Persen.

“Kami ingin sampaikan bahwa kami juga punya data. Kami punya saksi di
seluruh TPS, kami memiliki C1, tentunya Paslon lain tentunya memiliki
hal yang sama, KPU dan Bawaslu juga. Jadi, menurut saya, kita tunggu
perhitungan di KPU. Kita kawal masing-masing jadi sehingga hasilnya
bisa jujur dan melahirkan pemimpin di Sulbar. Janganlah kita
mendengarkan informasi yang bisa mkengakibatkan masyarakat kita
terbelah, bisa menghadap-hadapkan antara masyarakat satu dengan yang
lainnya,” terang SDK.

Menurutnya, hasil quick count hanya akan kerdibel jika lembaga yang
melakukannya bisa bediri di garis yang independen. Bukan pesanan dari
Pasangan Calon tertentu.

“Kalau konsultan Paslon tertentu yang menggunakan, saya kira akan
sangat subjektif, tidak objektif. Olehnya itu quick count itu kami
tidak terima,” tegas SDK. (A/Naf)