- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku 2022 Belum Berujung Jelas, Kejari Mamuju Diminta Terbuka
MAMUJU – Dugaan kasus masalah proyek pembangunan kolam air tawar di Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, tahun anggaran 2022 hingga kini belum ada kejelasan hasil penanganannya di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju, Sulawesi Barat. Proyek bernilai pagu Rp546 juta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju dengan kode tender 4302289 ini masih menggantung tanpa kepastian hukum.
Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lita Malaqbi / Alam Pelita Malaqbi Sulbar, Muhammad Defri, menegaskan ketidakpastian ini sudah berlangsung lama sejak 2022. Ia menduga proyek tersebut dikerjakan oleh oknum anggota DPRD Mamuju berinisial D—keterlibatan unsur politisi dinilai menjadi alasan penanganan berjalan lambat dan tertutup.
“Sudah bertahun‑tahun sejak 2022, masyarakat tak tahu sejauh mana proses hukumnya. Ini mencederai kepercayaan publik,” ujar Defri.
Aliansi mendesak Kejari Mamuju segera merilis informasi resmi, tahap pemeriksaan, dan status kasus tanpa menunda lagi, serta menjamin penegakan hukum berjalan akuntabel dan bebas intervensi.
Related Posts
0 comments