- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
- Dukung Transparansi Aset Daerah, Dinas Kominfo SP Sulbar Hadirkan Seluruh Randis untuk Pemeriksaan Fisik
- Menjelang HUT bayangkara ke 79 Tahun, FPPI Mamuju Soroti Kinerja Polda Sulbar
- Pesawat Batik Air Resmi Kembali Mendarat di Bandara Tampa Padang Mamuju, Optimisme Gubernur SDK: Okupansi Bisa Capai 250 Penumpang di Hari-Hari Berikutnya
PMII Minta PJ Gubernur Sulbar Evaluasi kinerja DKP
Mamuju Kareba1
Organisasi external Kampus, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII cabang Mamuju menyoroti kinerja dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi barat terkai pengelolaan DAK tidak tidak jelas.
Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Menurut Syamsuddin ketua PMII cabang Mamuju Anggaran DAK yang dikucurkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat sampai Hari ini belum Ada kejelasan. Kami mendengar bahwa masih Ada tersisa 9 Miliar Anggaran yang belum terkelolah. Ketika Hal tersebut betul adanya Maka daerah akan mengalami kerugian karena pengelolaan anggaran itu gagal ujarnya.
Seharusnya DKP yang di percaya untuk mengelolah anggaran tersebut, harus lebih progres Dan bertanggung jawab. Karena anggaran tersebut di kucurkan oleh negara ke daerah di peruntukkan untuk kepentingan Masyarakat.
PJ Gubernur harus mengevalusi kinerja OPDnya terkhusus DKP. Jangan sampai, PJ Gubernur hanya sibuk membangun Citra di media, ingin membangun ini Dan itu tapi biar Satupun program tidak Ada yang terealisasi. Sehingga kerja-kerja OPD juga luput dari pengawasan tuntunannya.
Kami berpesan kepada PJ Gubernur Sulbar Malik Akmal agar benar-benar serius dalam peningkatan pembangunan di Provinsi sulawesi Barat. Kami akan sangat menyayangkan ketika Sulbar hanya di jadikan sebagai batu loncatan semata.ungksp Syamsuddin.
Related Posts
0 comments