- TRC BPBD Sulawesi Barat Gelar Simulasi Gempa Bumi di Kantor TVRI Sulbar
- Cegah Kenaikan Harga di Atas HET, Tim Gabungan ESDM Sulbar Lakukan Inspeksi Mendadak ke Pangkalan LPG
- Cegah Stunting Sejak Dini, Pemprov Sulbar Aktifkan Pos Pelayanan Balita di Lingkup ASN
- Sulbar Perkuat Sistem Kesehatan 2026 Lewat Pendampingan Kemenkes
- Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera, Pemprov Siapkan Forum Publik RKPD 2027
- GMTSI Cium AROMA Korupsi Kadis Pendidikan Polman terkait Dugaan dana hibah pendidikan Rp13,4 miliar
- Sosok Teladan Itu Telah Pergi: Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, Meninggal Dunia
- DPD RI Koordinasi dengan Dinsos P3A dan PMD Sulbar Terkait Data Koperasi Merah Putih
- Dukung SPBE, Pemprov Sulbar Mulai Susun Peta Proses Bisnis 2025-2029
- Polda Sulbar Disorot, Tiga Bulan Tanpa Tersangka Kasus Pengeroyokan di Mamuju
Ini Harga HET Gas LPG 3 Kg Di Sulbar
Mamuju Kareba1- bersama jajaran Pemkab se-Sulbar, Pengurus Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) serta Manager PT. Pertamina, menggelar rapat koordinasi penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Gas LPG 3 Kg, Rabu 23 Juni 2021, di Rujab Sekprov Sulbar.
Dalam rakor yang dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris, disepakati bersama bahwa HET Gas LPG 3 Kg ditetapkan sebesar Rp.18.500, dengan deskripsi sebagai berikut :
a. Harga tebus Agen ke SPPBE+PPN : Rp.11.550
b. Margin Agen : Rp.1.200
c. Biaya Operasional Transportasi : Rp.3.250
d. Harga jual Agen ke pangkalan : Rp. 16.000
e. Margin Pangkalan : Rp. 2.500
f. Total HET pangkalan Rp.18.500
Dalam penetapan itu, terdapat catatan bahwa untuk wilayah kepulauan yang akses jalannya sulit karena kondisi geografis dapat menyesuaikan dengan dikenakan tambahan ongkos angkut sebesar Rp.20,- per 1 km, di luar 60 km dari SPPBE atau penyalur pangkalan.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, rakor pembahasan penetapan HET untuk Gas LPG 3 Kg yang dilaksanakan tersebut sebagai upaya penyesuaian atas keputusan yang sudah dilakukan provinsi tetangga.
“Provinsi tetangga kita, Sulsel dan Sulteng sudah melakukan keputusan-keputusan, sementara di Sulbar belum. Sehingga semua kabupaten kita kumpul bersama untuk mendengarkan kebutuhan-kebutuhan penyesuaian dan Alhamdulillah sudah disepakati,”kata Idris
Idris menyatakan, Pemprov Sulbar akan segera memfinalkan hasil pertemuan itu dengan membuat Surat Keputusan (SK) Gubernur paling lambat akhir Juni 2021, untuk menjadi dasar pembuatan SK Bupati yang penyelesaiannya juga diberikan waktu sampai dengan Juli 2021.
“Setelah itu, setiap pertiga bulannya Pemprov Sulbar dan Pengurus Hiswana Migas akan mengadakan pertemuan reguler untuk mengevaluasi perkembangan hasil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati dan juga gubernur,”ungkapnya
Menanggapi mengenai agen distributor yang melakukan cara kerja curang dan ASN yang masih menggunakan LPG bersubsidi, Idris menegaskan, bahwa pihaknya telah menyepakati melakukan pengawasan ketat dengan membentuk tim dari berbagai komponen tertentu, yang akan langsung memberikan sanksi jika ada yang berjalan di luar aturan.
Olehnya itu, Idris berpesan kepada masyarakat agar segera melaporkan jika mendapati aktivitas tidak sesuai dengan aturan yang ada.
Sedangkan bagi ASN yang masih menggunakan LPG bersubsidi, Idris menyatakan, juga telah membentuk mekanismenya.
“Kita sudah bentuk mekanismenya termasuk ASN yang masih menggunakan LPG 3 Kg. Itu menjadi tindakan tersendiri, tidak ada ampun bagi mereka. Untuk sanksinya, mereka akan mendapat teguran lisan dan kita akan melakukan pencatatan karena ini bukan haknya mereka, ini adalah hak masyarakat kurang mampu yang membutuhkan,”tandas (Ayu)
Related Posts
0 comments