- BPBD Sulbar Tugaskan Tenaga Ahli pada Workshop II Penyusunan Dokumen KRB Kabupaten Mamasa
- Festival Mamuju 2025 Siap Digelar, Kadis Pariwisata : Kerja Komprehensif untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Sulbar
- Wujudkan Kantor Ramah Anak, Ketua TP PKK Harsinah Suhardi Resmikan Ruang Bermain di BKD Sulbar
- Awasi Realisasi Anggaran, Bapperida Sulbar Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran dan Efisien
- Dukung ‘Sulbar Responsif’, Bapperida Kawal Program Jaminan Sosial bagi Seluruh Ekosistem Desa
- Dinas Pariwisata Sulbar Dukung Penuh Katinting Race, Dorong Ekonomi Kreatif
- Dua Pemuda Sulbar Lolos PPAP 2025, Siap Perkenalkan Potensi dan Kekayaan Budaya Sulbar
- Tertibkan Bangunan Liar di Bahu Jalan dan Saluran Air , Satpol PP-Damkar Sulbar Lakukan Pendekatan Persuasif di Mamuju
- 21 Tahun Sulbar, Waktunya Bergerak Cepat
- Tim Dinas Kesehatan Sulbar Laksanakan Visitasi Kesesuaian Standar Laboratorium Medis Prodia Mamuju
Masa Transisi, Sekprov Akui Masih Banyak Penanganan Agak Lambat
Mamuju Kareba1
Evaluasi terhadap penaganan bencana di masa transisi terus dilakukan Pemprov Sulbar. Pada Senin, 15 Februari 2021, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat dengan tim yang tergabung dalam Pos Transisi Darurat Pemulihan Bencana di Posko Transisi Kantor Gubernur Sulbar
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, rapat tersebut untuk mengetahui progres-progres dalam penanganan bencana alam, utamanya yang membahas lima sektor seperti kepengungsian, penanganan kesehatan, bantuan loggistik,penanganan keamanan dan Pelaku UMKM yang terdampak bencana
“Kita ingin melihat penanganan-penanganan yang memang harus kita dahulukan secara terkendali dari kegiatan-kegiatan, prioritas yang memang harus dilaksanakan,”tutur Idris
Idris juga mengatakan , terkait penanganan kesehatan sejauh ini, masih bisa terkendali dengan baik walaupun, masih banyaknya kasus-kasus yang respon penanganannya dilapangan agak lambat, dikarenakan laporan-laporan dari setiap kecamatan atau desa yang terdampak itu kurang tanggap dan lamban. Meski demikian, dalam hal penanganan kesehatan di pengungsian ini, tidak akan menjadi tempat perkembangbiakan jenis-jenis penyakit baru.
Idris juga menjelaskan mengenai kartu kepesertaan BPJS yang tidak aktif, bahwa skema dukungan pemerintah pusat memang pada akhirnya menemui masalah dikarenakan tidak berlanjut, tapi dikatakannya bahwa pemerintah nantinya akan berupaya untuk memberikan bantuan di batas waktu tertentu, jadi untuk kasus-kasus tersebut nantinya akan ditangani secara khusus.
Untuk bantuan logistik, Ia ingin memastikan jumlah data penerima bisa tersaji dengan baik.
Membahas pelaku UMKM yang terdampak bencana , Idris berharap dengan normalnya situasi ini UMKM bisa melakukan operasi baru atau melakukan reaktifasi terhadap usahanya, dengan itu pemerintah bisa memberikan dukungan percepatan seperti misalnya tempat usaha rubuh, rusak ringan atau sedang, mungkin dengan permohonan masuk, pemerintah akan Respon.
“Kita akan respon dengan tidak lagi berbasis posko tetapi juga berbasis permanen OPD, jadi kalau OPD nanti kita akan dorong misalnya dinas UMKM untuk membantu, sekiranya kita belum mendapatkan informasi dan data mengenai UMKM yang terdampak, kalau UMKM yang terdampak covid kan itu sudah dari dulu ada, tapi ini bencana lain lagi,” tandasnya.
Disampaikan, secara prinsip tim sudah bisa beroperasi seperti menghimpun informasi dan menyebarkan informasi, melakukan tindakan-tindakan berkaitan dengan kima sektor dan tindakan-tindakannya ini bukan tindakan dasar tapi tindakan bantuan, tindakan dasar itu ada di kabupaten, isunya sama tapi urusannya berbeda.
Selain Sekprov Sulbar Muhammad Idris , hadir juga Asisten I Setda Sulbar ,Muh Natsir dan sejumah perwakilan OPD yang tergabung dalam Pos Komando Transisi. (ayu)
Related Posts
0 comments