- Gubernur Sulbar Apresiasi Pengabdian Polri pada Panggung Gembira HUT Bhayangkara ke-80
- Dinas Perhubungan Mamuju Akan Tetapkan Ukuran Lahan Parkir Standar dan Adil
- Perketat Pengawasan Parkir, Dinas Perhubungan Ingin Tingkatkan PAD dan Cegah Kebocoran
- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
Tingkatkan Koordinasi, Perlu Efektifkan Penanganan Konflik Sosial
Mamuju kareba1– Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan, dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar aparatur pemerintah daerah dengan instansi vertikal, perlu mengefektifkan penanganan konflik sosial melalui langkah-langkah kegiatan pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik.
“Sebenarnya pemerintah pusat mengharapkan kita untuk terus care terhadap pencegahan pada titik-titik konflik yang ada,”kata Muhammad Idris Sekprov Sulbar, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang digelar oleh Badan Kesbangpol Sulbar di ruang kerja Sekprov Sulbar, Selasa 10 Maret 2020
Idris menuturkan, penanganan konflik sosial memang selalu dipantau dan dimonitor secara online, dan menjadi dashboards dari kementerian terkait yang menangani.
Sementara itu, mengenai pelaksanaan rakor, Idris menyatakan, hal itu dilakukan untuk menjaga sinergitas dan penanganan konflik sosial dalam rangka merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa, terutama di lingkup Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah. (farid)
📷 HUMAS SULBAR
Related Posts
0 comments