- Masyarakat Sulbar menagih janji Gubernur Sulawesi Barat mencabut Sejumlah izin Perusahaan tambang
- Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
- Aksi May Day dan Hardiknas di Sulbar: Gubernur SDK Temui Massa, Ini Responsnya!
- Distribusi air tidak lancar, ormas FPPS minta PDAM tirta Manakarra diaudit
- SDK Serukan Kolaborasi ASN Usai Pilkada: Saatnya Bangun Sulbar Bersama
- Pembangunan Merata Jadi Fokus: SDK-JSM Siapkan Rp50 Miliar untuk Program Prioritas Kabupaten
- Tidak Main-Main! Gubernur SDK Bentuk Tim Khusus untuk Perangi Stunting dan Kemiskinan Dipimpin Wagub Salim S Mengga
- Tegas! Wagub Sulbar Mutasi 28 ASN Terlibat Perjalanan Dinas Fiktif: ‘Pelanggar Harus Tanggung Jawab!
- Ormas FPPS Mengecam Keras Tindakan RS Regional Sulbar yang Tolak Pasien Kritis Hingga Meninggal Dunia
- Halal Bihalal dan Harlah ke-65 PMII, Suhardi Duka Minta PMII Harus Jadi Pelopor Perubahan untuk Sulbar Maju
Tidak Main-Main! Gubernur SDK Bentuk Tim Khusus untuk Perangi Stunting dan Kemiskinan Dipimpin Wagub Salim S Mengga
Mamuju — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga menggelar rapat lanjutan terkait aksi konvergensi penanganan stunting tahun 2025.
Rapat berlangsung di Ruang Teater, lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (24/4/2025), dihadiri sejumlah pimpinan OPD serta sejumlah pihak terkait.
Usai rapat, Suhardi Duka menjelaskan fokus utama mereka adalah pengelolaan data kemiskinan dan stunting sekaligus mencari solusi konkret. Dan nantinya, akan dibuat peraturan gubernur khusus soal ini.
“Akan ada timnya dan saya sudah minta tadi pak Wakil Gubernur untuk memimpin tim pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting,” kata SDK.
SDK juga menyampaikan, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kemiskinan dan stunting mencapai sekitar Rp 40 miliar. Dana ini harus digunakan sesuai dengan tujuan, tidak boleh disimpan apalagi disalahgunakan.
Karena itulah, tim khusus penanganan stunting dan kemiskinan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur agar pengawasan lebih ketat dan pelaksanaannya dapat terkontrol dengan baik.
“Jadi ini tidak main-main. Jadi saya langsung meminta kepada Pak Wagub yang pimpin ini, supaya apa? ada kurang lebih 40 miliar anggaran kita yang khusus dibidang ini, itu betul-betul tepat sasaran dan terukur dan sampai ke sasarannya. Tidak dikorupsi,” tegas Suhardi Duka.
SDK mengatakan, target penurunan kemiskinan sebesar 1 persen setiap tahun. Sementara untuk stunting, dia bilang perlu dilihat dulu data yang ada sebelum ambil langkah lebih jauh.
SDK mengatakan, penanganan stunting tidak bisa jalan sendiri, harus beriringan dengan pemerintah kabupaten. Soalnya, layanan penting seperti posyandu, puskesmas, sampai kepala desa itu semua ada di tangan bupati.
“Karena bupati yang punya posyandu, bupati yang punya puskesmas, bupati yang punya kepala desa dan lebih banyak perannya bupati. Olehnya itu, kita akan support para bupati untuk penanganan stunting,” jelasnya. (Rls)
Related Posts
0 comments