- Inspektorat Sulbar Luncurkan Aplikasi E-Layanan Bebas Temuan untuk Kemudahan ASN
- Sandeq Silumba 2025: Perpaduan Antara Budaya dan Olahraga yang Menginspirasi
- Dinas Kesehatan Sulbar Dukung Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sulselbar untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
- Percepat Listrik Desa, ESDM Sulbar Targetkan Tuntaskan 19 Desa Hingga 2027
- Pemprov Sulbar Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Distribusi Terus Dipercepat bersama BULOG dan Dinas Ketapang
- Dukung Visi SDK-JSM, BPSDMD Sulbar Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan V
- Strategi Pemprov Sulbar Kendalikan Inflasi: Pasar Murah Tiap Minggu di Taman Karema Mamuju
- Dinkes Sulbar Lakukan Visitasi dan Monev ke RS Mitra Manakarra, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Di HUT Bhayangkara ke-79, Wagub Sulbar Harapkan Polri Makin Dekat dengan Masyarakat
- Dukung Ketahanan Pangan, Pemprov Sulbar Dampingi Kabupaten Memperbaiki Nilai OKKPD Sebelum Diserahkan ke Bapanas
Tidak Main-Main! Gubernur SDK Bentuk Tim Khusus untuk Perangi Stunting dan Kemiskinan Dipimpin Wagub Salim S Mengga
Mamuju — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga menggelar rapat lanjutan terkait aksi konvergensi penanganan stunting tahun 2025.
Rapat berlangsung di Ruang Teater, lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (24/4/2025), dihadiri sejumlah pimpinan OPD serta sejumlah pihak terkait.
Usai rapat, Suhardi Duka menjelaskan fokus utama mereka adalah pengelolaan data kemiskinan dan stunting sekaligus mencari solusi konkret. Dan nantinya, akan dibuat peraturan gubernur khusus soal ini.
“Akan ada timnya dan saya sudah minta tadi pak Wakil Gubernur untuk memimpin tim pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting,” kata SDK.
SDK juga menyampaikan, anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kemiskinan dan stunting mencapai sekitar Rp 40 miliar. Dana ini harus digunakan sesuai dengan tujuan, tidak boleh disimpan apalagi disalahgunakan.
Karena itulah, tim khusus penanganan stunting dan kemiskinan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur agar pengawasan lebih ketat dan pelaksanaannya dapat terkontrol dengan baik.
“Jadi ini tidak main-main. Jadi saya langsung meminta kepada Pak Wagub yang pimpin ini, supaya apa? ada kurang lebih 40 miliar anggaran kita yang khusus dibidang ini, itu betul-betul tepat sasaran dan terukur dan sampai ke sasarannya. Tidak dikorupsi,” tegas Suhardi Duka.
SDK mengatakan, target penurunan kemiskinan sebesar 1 persen setiap tahun. Sementara untuk stunting, dia bilang perlu dilihat dulu data yang ada sebelum ambil langkah lebih jauh.
SDK mengatakan, penanganan stunting tidak bisa jalan sendiri, harus beriringan dengan pemerintah kabupaten. Soalnya, layanan penting seperti posyandu, puskesmas, sampai kepala desa itu semua ada di tangan bupati.
“Karena bupati yang punya posyandu, bupati yang punya puskesmas, bupati yang punya kepala desa dan lebih banyak perannya bupati. Olehnya itu, kita akan support para bupati untuk penanganan stunting,” jelasnya. (Rls)
Related Posts
0 comments