- PMII Minta PJ Gubernur Sulbar Evaluasi kinerja DKP
- TANDEM DENGAN PEMKAB MAMUJU, KPID OPTIMIS SOSIALISASI ASO DIPASTIKAN LEBIH MASIF
- Mabes Polri Geser Empat Pejabat utama Polda Sulbar
- Kapolda Sulbar Irjen Pol Verdianto I. Bitticaca secara resmi membuka pameran HUT Bhayangkara ke 76
- Gubernur Sulbar Perintahkan BPBD dan Dinsos Segera Turun Bantu Korban Banjir
- Akmal Malik menerima kunjungan silaturahmi Mantan Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Purn. Baharuddin Djafar
- Akmal Malik, mendesain Rujab Gubernur Sulbar menjadi tempat nyaman bukan hanya untuk tidur
- Akmal Minta Dukungan Semua Pihak Wujudkan Data Presisi
- Ketua Gebrak Sulbar; Dunia pendidikan Masih butuhkan Prof Gufron
- HMI Desak Penegakan Hukum Dugaan kasus korupsi dana belanja fasilitas kampanye anggota DPD RI 2019
Tes Massal, Langkah Tepat Atasi Covid-19
Oleh: Farkhan Evendi
Sudah lebih dari 1 bulan sejak pertama kali diumumkan ditemukannya kasus Covid-19 (Virus Corona) di Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan baik dari pemerintah maupun inisiatif masyarakat sendiri dengan harapan bisa terbebas dari ancaman virus tersebut. Namun strategi penanganan yang sudah dilakukan nampaknya belum berjalan efektif. Bahkan di pertengahan April ini belum ada tanda-tanda penurunan jumlah korban. Padahal semua masyarakat Indonesia berharap pandemi Covid-19 ini segera berakhir.
Data 9 April 2020, di Indonesia jumlah positif Covid-19 adalah sebanyak 2.956 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 240. Jika data tersebut dibandingkan dengan negara tetangga misalnya, Thailand (30 dari 2.369 kasus), Malaysia (65 dari 4.119 kasus), atau bahkan Vietnam (0 dari 251 kasus), Indonesia termasuk salah satu negara yang tingkat kematiannya tertinggi di dunia.
Jika melihat data tersebut dan dibandingkan dengan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia sampai hari ini, kita mendapati sebuah data yang meragukan. Karena langkah serta kebijakan dari negara-negara yang sudah disebutkan tadi atau di banyak negara lainnya dibandingkan dengan Indonesia jauh berbeda, utamanya pada keseriusan pemerintah melakukan deteksi virus dalam bentuk percepatan tes terhadap warganya. Bagaimana kita bisa menyebut data yang dimiliki Indonesia tersebut akurat jika faktanya tes tidak pernah dilakukan secara tanggap dan secepat negara-negara lain. Hal itu juga yang kemudian memungkinkan data kematian kasus Covid-19 di Indonesia termasuk salah satu tertinggi di dunia.
Seharusnya untuk menentukan langkah awal penanganan Covid-19, pemerintah Indonesia bisa belajar dari negara-negara lain. Amerika Serikat misalnya yang sampai hari ini masih menempati posisi teratas jumlah kasus positif serta tingkat kematian terbanyak di dunia sejumlah 14.622 dari total 426.300 kasus. Layaknya seorang atlit lari yang terus mengejar kecepatan musuhnya, pemerintah Amerika Serikat sejak awal kasus Covid-19 terus berupaya meningkatkan kecepatan tes per hari terhadap warganya, mengingat Covid-19 termasuk virus yang memiliki tingkat penyebaran begitu cepat. Atau pengalaman negara-negara lain yang seharusnya pemerintah Indonesia bisa belajar darinya, namun lagi-lagi kita tidak menemukan langkah semacam itu diterapkan di Indonesia.
Kebijakan yang Tak Berpijak
Baru-baru ini pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang dinamakan pembatasan social berskala besar (PSBB). Kebijakan tersebut hanya diterapkan pada wilayah yang sudah menjadi zona merah dimana wilayah tersebut menjadi episentrum virus dan tingkat penyebarannya meluas dan cepat. Pada dasarnya kebijakan tersebut cukup ideal, namun lagi-lagi dengan pijakan data yang meragukan kita juga akan meragukan efektifitas serta ketepatan PSBB ketika diterapkan di suatu wilayah. Maka dari itu, mempercepat tes dalam skala besar menjadi penting untuk segera dilakukan pemerintah Indonesia, agar pijakan data yang dipakai akurat dan penanganan lanjutannya juga tepat.
Melihat beberapa point di atas, melakukan tes Covid-19 dalam skala besar tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah Indonesia bisa menerapkan skema tes yang bersifat wajib bagi masyarakat khususnya yang berada di wilayah episentrum virus seperti Jakarta. Pemerintah bisa mulai dari sana. Dari situlah mendisiplinkan warga negara dengan cara menerapkan sanksi berat bisa dilakukan oleh negara. Akan sulit membayangkan masyarakat tidak ragu lagi terhadap kebijakan PSBB ketika pemerintah sendiri tidak mendasarkan kebijakan tersebut pada data yang akurat. Keragu-raguan pasti akan terus mengelilingi masyarakat, karena mereka tidak tahu pasti diri mereka sudah aman dari paparan virus Covid-19 atau belum.
Pemerintah bisa mulai melakukan tes dalam skala besar yang langsung di bawah instruksi presiden dengan melibatkan kementerian kesehatan, BNPB, TNI, Polri, PNS hingga aparat desa/kelurahan. Relawan juga bisa dilibatkan menjadi panitia tes massal. Posko tes massal bisa ditempatkan sampai tingkat pemerintahan di bawah misalnya RW.
Dari hasil pelaksanaan tes massal dan serentak langsung dilakukan tindakan penanganan sesuai statusnya masing-masing. Rumah isolasi disiapkan di setiap desa serta menyiapkan rumah sakit rujukan di tiap kabupaten/kota.
Bagaimana dengan anggarannya? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada 2018. Jika 1 desa rata-rata menghabiskan Rp1 miliar untuk tes dan penanganan Covid-19, maka biayanya sekitar Rp84 Triliun. Ini hanya sekitar 19% dari anggaran Rp450 Triliun menangani Covid-19.
Harapan yang Terukur
Dengan adanya tes massal maka pemerintah akan mendapat data yang utuh sekaligus terukur. Yang lebih penting, masyarakat tidak panik dan bisa bekerja kembali dengan tetap menggunakan pola hidup sehat.
Tes massal, selain untuk mendapatkan data yang akurat terkait persebaran virus, pemerintah juga bisa mengembangkan data tersebut untuk kepentingan mendeteksi kelompok masyarakat yang rentan seperti orang lanjut usia (lansia).
Selain itu, pemerintah juga perlu menggabungkan data hasil tes tersebut dengan data tentang persentasi kemiskinan di Indonesia. Sehingga selain mampu mengambil kebijakan yang tepat untuk memproteksi kesehatan warga negara, melalui data kemiskinan yang tersedia pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan proteksi ekonomi warga negara dan mampu memperkirakan anggaran yang kemudian harus disiapkan untuk memastikan suplai logistik bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi.
Selebihnya, masyarakat secara umum juga bisa mengambil posisi dan berperan untuk terus mengampanyekan pola hidup sehat, melakukan pembatasan sosial, serta menjaga jarak dengan orang lain di lingkungan masing-masing.
Kesemua langkah tersebut agar masyarakat Indonesia bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19.
0 comments