- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
Sukri Ajak Pegawai Kontrak Berani Laporkan Jika Diintervensi
MAMUJU Kareba1- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat Sukri Umar ajak seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan Pilkada yang damai dan berkualitas, terlebih kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).
Wakil Ketua Umum Bintang Muda Indonesia (BMI) itu berharap agar Bawaslu bisa bekerja lebih maksimal untuk mengawasi pergerakan Paslon yang berpotensi untuk menggunakan fasilitas negara. Termasuk intervensi kepada para pegawai kontrak, PTT dan GTT.
Sukri mengatakan, keberadaan Pegawai Kontrak rentan diintervensi dalam situasi seperti ini, mereka bisa saja di dimobilisasi untuk mendukung salah satu Paslon.
“Pegawai Kontrak PTT-GTT harus berani rekam dan laporkan kalau ada pengarahan untuk mendukung salah satu Paslon,” kata Sukri. Sabtu (5/9/2020).
Sukri juga mengatakan, penggunaan fasilitas negara juga rentan digunakan untuk memuluskan salah satu Paslon.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Barat, Abdul Halim juga menegaskan hal yang sama. Bahkan dirinya akan membawa keranah hukum pihak-pihak yang terbukti melakukan hal tersebut.
“Jika ada kami dapati (Paslon) penggunaan fasilitas negara serta penggunaan anggaran yang bersumber dari negara baik APBD maupun lainnya maka kami akan bawah keranah hukum,” ungkap Halim
Halim mengaku telah menyiapkan tim khusus untuk mendeteksi hal tersebut. Tim advokasi hukum itu kata Halim akan mengawal sampai ke penegak hukum.
“Kami siap kawal. Kami tidak akan main – main kawal sampai ke kepolisian dan kejaksaan kalau terbukti,” tutupnya
Related Posts
0 comments