- TANDEM DENGAN PEMKAB MAMUJU, KPID OPTIMIS SOSIALISASI ASO DIPASTIKAN LEBIH MASIF
- Mabes Polri Geser Empat Pejabat utama Polda Sulbar
- Kapolda Sulbar Irjen Pol Verdianto I. Bitticaca secara resmi membuka pameran HUT Bhayangkara ke 76
- Gubernur Sulbar Perintahkan BPBD dan Dinsos Segera Turun Bantu Korban Banjir
- Akmal Malik menerima kunjungan silaturahmi Mantan Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Purn. Baharuddin Djafar
- Akmal Malik, mendesain Rujab Gubernur Sulbar menjadi tempat nyaman bukan hanya untuk tidur
- Akmal Minta Dukungan Semua Pihak Wujudkan Data Presisi
- Ketua Gebrak Sulbar; Dunia pendidikan Masih butuhkan Prof Gufron
- HMI Desak Penegakan Hukum Dugaan kasus korupsi dana belanja fasilitas kampanye anggota DPD RI 2019
- HMI Cabang Manakarra Cium Aroma Pelanggaran Terkait Mutasi ASN lingkup Pemrov Sulbar
NASIONALISASI FREEPORT TANPA SYARAT INDONESIA BERDAULAT,PAPUA SEJAHTERA
Penyataan FPPI
Revolusi bukan dalam pengertian sebagai ritus pemberhalaan sejarah para ideolog atau politikus besar yang telah membacakan diri di hadapan ingatan pengetahuan manusia modern. Setidaknya itu cukup menjabarkan singkat soal cita-cita yang harus dikongkritkan.
17 tahun Front Perjuangan Pemuda Indonesia yang baru saja dikumandangkan di berbagai kota di seluruh Indonesia, membuktikan bahwa FPPI sebagai organisasi masih tetap setia dan bersemangat menghimpun seluruh kadernya untuk merealisasikan cita-cita Nasional Demokrasi Kerakyatan.
Bukanlah tanpa alasan, FPPI hingga hari ini masih setia di jalan ekstraparlementer. Membumikan Nademkra adalah fase tahapan untuk menjawab kondisi negara hari ini yang masih terinfluence atas permainan elite politik kelompok yang terus mengabadikan oligarki politik dengan tanpa rakyat sebagai kepentingan utamanya
Fenomena people power pasca Pilpres 2014 juga menjadi bentuk sudah meleknya rakyat Indonesia mengikuti dan mengkritisi kondisi negara hari ini. Bahkan, meledaknya dunia cyber kaum muda dalam gerakan hashtag-nya cukup menjadikan dinamisnya kondisi negara. Arus informasi tiba-tiba menjadi sangat terbuka pasca 1998 dan menjadikan rakyat euphoria atas alur informasi. Sehingga, hal tersebut juga menjadi bisnis elite media untuk mengkonstruk masyarakat sedemikian rupa dengan berbagai kepentingan. Berawal dari hal tersebutlah kami rasa perlu untuk membaca situasi nasional yang terjadi di negara ini.
Sebagaimana kita ketahui Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada tahun 1967, pada awal periode pemerintahan Soeharto berdasarkan UU 11/1967 mengenai Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan KK ini, Freeport memperoleh konsesi penambangan di wilayah seluas 24,700 acres (atau seluas +/- 1,000 hektar. 1 Acres = 0.4047 Ha). Masa berlaku KK pertama ini adalah 30 tahun. Kemudian pada tahun 1991, KK Freeport diperpanjang menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali per 10 tahun dan royalti yang di terima oleh indonesia untuk tembaga sebesar 1,5% dari harga jual (jika harga tembaga kurang dari US$ 0,9/Pound) sampai 3,5% dari harga jual (jika harga US$ 1,1/Pound) Sedangkan untuk emas dan perak sebesar 1% dari harga jual. Apa yang terjadi di Papua hari ini dapat di jadikan contoh atas penindasan yang dilakukan oleh penguasa modal asing seperrti yang kita ketahu bersama bahwa di daerah sulawesi barat 9 titik migas yang akan segera di kelola juga tambang uranium yang ada di kec.tapalang tidak menutup kemungkinan para elit-elit politik yang telah berselingkuh dengan penguasa modal melakukan hal yang sama,oleh sebab itu kami dari FRONT PERJUANGAN PEMUDA INDONESIA Menuntut kepada pemerintah RI untuk :.
1.Menolak Pengelolaan Tambang Uranium Yang Ada Di Tappalang
2.Menasionalisasi Aset PT.Freeport
3.Menolak Segala Bentuk Investasi Asing
4.Tinjau Ulang Peta HGU Perusahaan Sawit
5.Hapus Utang Lama Tolak Utang Baru
6.Pendidikan Murah
7.Tanah Untuk Rakyat
8. Naikkan Upah Buruh
9.Usir Perusahaan Asing Yang Ada Di Indonesia
10. Stop Kekerasan Aparat Terhadap Petani

Related Posts
Latest News
-
Pj.Gubernur Marah Panggil OPD Terkait Banyak Aset Pemprov Terbengkalai
Mamuju Kareba1,Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik melakukan inspeksi mendadak (Sidak),...
- Posted Juli 1, 2022
- 0
-
TANDEM DENGAN PEMKAB MAMUJU, KPID OPTIMIS SOSIALISASI ASO DIPASTIKAN LEBIH MASIF
Mamuju Kareba1 Koordinator Bidang PS2P KPID Sulbar Firman Getaran, S.IP...
- Posted Juni 29, 2022
- 0
-
PPPKMI gelar Muscab jadikan Mamuju sehat dan keren
Mamuju Kareba1 Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI)...
- Posted Juni 29, 2022
- 0
-
FIRMAN GETARAN, S.IP : KPID SUKSES MENGAWAL PELAKSANAAN ASO TAHAP I DI MAMUJU
Mamuju Kareba1 Program pemerintah pusat terkait pelaksanaan Analog Swicth Off...
- Posted Juni 28, 2022
- 0
-
KPID Sulbar Perkuat Kemitraan Dengan Kominfo Majene
Mamuju Kareba1 Ketua KPID Sulbar Mu’min bersama Wakil Ketua Ahmad...
- Posted Juni 28, 2022
- 0
-
DPRD Sulbar susun ranperda tata niaga Perkebunan sawit
Mamuju Kareba1 Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menyusun...
- Posted Juni 26, 2022
- 0
-
Hutan Pinus dikelola pemerintah Sulbar
Polman Kareba1 Hutan pinus di Desa Betetanga Kecamatan Binuang Kabupaten...
- Posted Juni 26, 2022
- 0
Berita Terkini
-
Pj.Gubernur Marah Panggil OPD Terkait Banyak Aset Pemprov Terbengkalai
Mamuju Kareba1,Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik melakukan inspeksi mendadak (Sidak),...
- Jumat, 1 Juli 2022
- 0
-
TANDEM DENGAN PEMKAB MAMUJU, KPID OPTIMIS SOSIALISASI ASO DIPASTIKAN LEBIH MASIF
Mamuju Kareba1 Koordinator Bidang PS2P KPID Sulbar Firman Getaran, S.IP...
- Rabu, 29 Juni 2022
- 0
-
PPPKMI gelar Muscab jadikan Mamuju sehat dan keren
Mamuju Kareba1 Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI)...
- Rabu, 29 Juni 2022
- 0
-
FIRMAN GETARAN, S.IP : KPID SUKSES MENGAWAL PELAKSANAAN ASO TAHAP I DI MAMUJU
Mamuju Kareba1 Program pemerintah pusat terkait pelaksanaan Analog Swicth Off...
- Selasa, 28 Juni 2022
- 0
-
KPID Sulbar Perkuat Kemitraan Dengan Kominfo Majene
Mamuju Kareba1 Ketua KPID Sulbar Mu’min bersama Wakil Ketua Ahmad...
- Selasa, 28 Juni 2022
- 0
-
DPRD Sulbar susun ranperda tata niaga Perkebunan sawit
Mamuju Kareba1 Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) menyusun...
- Minggu, 26 Juni 2022
- 0
-
Hutan Pinus dikelola pemerintah Sulbar
Polman Kareba1 Hutan pinus di Desa Betetanga Kecamatan Binuang Kabupaten...
- Minggu, 26 Juni 2022
- 0
-
Hasan Bado perjuangkan infrastruktur di Polman
Hasan Bado perjuangkan infrastruktur di Polman Anggota DPRD Sulbar, Hasan...
- Minggu, 26 Juni 2022
- 0
-
Mabes Polri Geser Empat Pejabat utama Polda Sulbar
Kareba1.com, Mamuju, – Mabes Polri kembali melakukan penyegaran pejabat utama...
- Jumat, 24 Juni 2022
- 0
-
KPID SIAP FASILITASI RADIO MATENG AGAR BISA MENGUDARA KEMBALI
Mamuju Kareba1 KPID Sulbar terus berupaya mendorong Radio agar semakin...
- Selasa, 21 Juni 2022
- 0
0 comments