- PERMAHI Mamuju Desak Propam Polda Sulbar Terus Tindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Kapolres Pasangkayu
- 26 Personil Satlantas Polresta Mamuju Siaga di Anjugan Manakarra
- Gubernur Sulbar Apresiasi Pengabdian Polri pada Panggung Gembira HUT Bhayangkara ke-80
- Dinas Perhubungan Mamuju Akan Tetapkan Ukuran Lahan Parkir Standar dan Adil
- Perketat Pengawasan Parkir, Dinas Perhubungan Ingin Tingkatkan PAD dan Cegah Kebocoran
- Forum Satu Data: Komitmen Integrasi Data Berbasis Desa hingga Provinsi
- Perkuat Tata Kelola, Clearing House PBJ Sulbar Fokus Kesiapan 10 Paket Strategis
- Kasus Proyek Kolam Air Tawar Kalukku: Belum Ada Kepastian Hukum, Kajari Bungkam
- Sejumlah Dugaan Kasus Hukum di Mamuju Masih Menggantung, Aliansi Mendesak Kejari Transparan
- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
Fppi : Tidak ada negosiasi kepada perusahaan yang merampas ruang hidup rakyat
Mamuju- Gelombang massa aksi dari warga karossa, silaja’ dan juga kec Kalukku tepatnya di desa Beru Beru dan desa Kalukku barat pada tanggal 5 mei 2025 di kantor gubernur Sulbar, kini telah kembali daerah masing -masing namun bukan berati perjungan mereka telah usai.
meskipun sempat diwarnai kericuhan karena pihak pmprov tidak ingin membiarkan massa masuk ke halaman kantor gubernur
Dan pada akhirnya kami mampu menerobos kantor gubernur Sulawesi Barat, meskipun aksi di lakukan sampai malam hari dan berbenturan dengan aparat ke Amanan karena pihak Pemprov sama sekali tidak mauengambil sikap meskipun kamu telah melakukan negosiasi
Dan pada akhirnya, meskipun kurang lebih 12 jam kami bertahan di halaman kantor gubernur Sulawesi Barat, pihak pemprov akhirnya luluh dan Gubernur Sulawesi Barat menjanjikan pertemuan dengan warga pada tanggal 8 atau tanggal 9, kami dari Fppi Mamuju mengingatkan Pemerintah Sulawesi Barat, poin dari tuntutan kami adalah mencabut izin perusahaan tambang pasir yang cacat prosedural dan tidak melibatkan masyarakat serta nantinya akan merusak lingkungan serta Merampas ruang hidup kami
Ini kenapa kemudian kami menolak yang namanya tambang pasir ini, kami tidak akan bernegosiasi sama orang orang yang merampas ruang hidup kami, jika Pemerintah Sulawesi Barat tidak berpihak kepada masyarakat maka kami pastikan massa gelombang dari berbagai wilayah akan tumph ke jalan untuk menolak tambang yang merusak lingkungan, ini poin utamanya
Hari ini juga gubernur Sulbar SDK mengeluarkan statetment persoalan tambang di Kalukku dan juga karossa untuk mencarikan solusi menyarankan Melakukan jalur PTUN untuk mencabut izin, gubernur Sulbar mesti tau meskipun IUP dari perusahaan tambang pasir ini terbit sebelum dia menjabat, tetap posisi dari pada Bapak Suhardi Duka sekarang adalah telah menajdi Gubernur Defenitif, dan dia semestinya mampu mengambil sikap di tengah konflik yang terjadi di warga
Menyarankan ke PTUN, adalah saran dari Gubernur Sulbar, tapi Pak SDK mesti tau mereka membuat izin tanpa adanya pelibatan masyarakat, lah setelah ribut masyarakat yg di arahkan menyelesaikan secara hukum sementara pihak perusahaan dalam prosessnya sama sekali tidak melibatkan masyarakat terdampak, semestinya pak Gubernur harus mengambil sikap untuk mendukung masyarakat kita jangan biarkan masyarakat sendiri dalam mempertahankan ruang hidupnya
FPPI Mamuju sendiri akan terus berada di samping masyarakat untuk berjuang bersama sampai titik darah penghabisan, kita tidak bisa bernegosiasi dengan orang yang mencoba meerampas ruang hidup kami
Related Posts
0 comments