- Dapur MBG Simbuang: Antara Dalih Prosedur, Pembiaran Otoritas, dan Aroma “Permainan
- Program Makan Bergizi Gratis di Mamuju Disorot, Aktivis Desak KAREG Sulbar Dievaluasi
- DESA TAAN MILIKI 4.694 JIWA, RATUSAN WARGA MASIH HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN
- WARGA BULLUNG PROTES: BANTUAN DESA TIDAK MERATA, YANG MAMPU DAPAT, YANG BENAR-BENAR MISKIN TERTINGGAL
- GEBRAK Sulbar Kembali Soroti Satpol PP Mamuju: Desak BPK Telusuri Jejak Anggaran, Waspadai Laporan Fiktif
- Tidak ada klarifikasi, dugaan laporan fiktif satpol PP Mamuju kian kuat: ketua gebrak desak bendahara dan sekretaris diperiksa
- IJS SULBAR DESAK SATPOL PP MAMUJU TRANSPARAN: IRHAM AZIS MINTA KEJAKSAAN AUDIT ANGGARAN LINGKUNGAN YANG DIDUGA FIKTIF
- GEBRAK SULBAR APRESIASI PUTUSAN TEGAS POLRESTA MAMUJU: BRIPTU AHMAD KASYFI DIPATSU 14 HARI, BUKTI TAK ADA OKNUM YANG KEBAL HUKUM
- KETIKA DITANYAI TITIK PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERDA, TANGGAPAN PIMPINAN SATPOL PP MAMUJU SANGAT MENCURIGAKAN: ANGGARAN BESAR TAPI TIDAK TRANSPARAN
- ANGGARAN LINGKUNGAN SATPOL PP MAMUJU JADI SOROTAN, AKTIVIS DAN WARTAWAN CURIGA TIDAK ADA TRANSAKSI, KEJAKSAAN DIMINTA AUDIT
LPPH PP Desak Kemendagri Copot Gubernur Sulawesi Barat
Jakarta – Ratusan Pemuda dari Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan melakukan aksi di depan Markas Besar (Mabes) Polri di Jakarta.
Mereka menuntut agar laporan terkait penghinaan dan upaya mengubah pancasila sebagai ideologi negara yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar diusut Tuntas.
Andi Ifal Anwar selaku Jendral Lapangan mendesak Gubernur ABM untuk segera diproses “Kami mendesak bapak Kapolri untuk segera mengusut Kasus Pelecehan dan penghinaan Pancasila yang dilakukan Oleh Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar”. Tegasnya
Dalam Orasinya Ifal yang juga Ketua OKK LPPH PP Sulsel menegaskan Pejabat Publik harus memiliki etika berbangsa. “Sebagai Gubernur, Ali Baal Masdar harusnya memiliki etika berbangsa dan bernegara.. tidak mencoba mengubah dan mengutak atik sila dalam Pancasila sebagai Ideologi Negara. Hal ini jelas melanggar Aturan Perundang-undangan yakni UU No. 27 Tahun 1999.”
Setelah Melakukan Aksi di Mabes Polri, Ratusan Pemuda ini juga akan melakukan aksi di Kementrian Dalam Negeri.
“Iya, kami akan melanjutkan aksi di Kementrian dalam negeri untuk mendesak Bapak Mendagri mencopot Ali Baal Masdar sebagai Gubernur Sulbar”. Tegas Ifal yang juga Ketua Mahkamah Sulsel ini.#
Related Posts
0 comments